oleh

Vox Point Indonesia Minta Jokowi Adakan Dialog Inklusif Sebelum Perpanjang Otsus

Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes H. Budhisedjati

News Report.id – Vox Point Indonesia meminta Presiden Joko Widodo membuka dialog inklusif antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat Asli Papua untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) selama ini, sebelum direncanakan akan diperpanjang Otsus “Jilid Dua” di Tanah Papua.

Dalam sebuah surat resmi  bernomor 079/Eks/DPN/VIII/2020 yang dikirimkan Kamis 13 Agustus 2020 dan langsung diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, organisasi kader itu mengatakan memberikan masukan setelah “memperhatikan dinamika dan perkembangan situasi sosial politik di Tanah Air belakangan ini, terutama terkait dengan masalah Papua.”

Kepada Presiden Jokowi organisasi yang dipimpin Yohanes Handojo Budhisedjati itu mengatakan “pelaksanaan UU Otsus Papua yang sudah berjalan sejak tahun 2001 sampai saat ini, dinilai oleh banyak kalangan, terutama oleh masyarakat asli Papua sendiri sebagai kegiatan yang tidak memberikan banyak manfaat bagi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat asli Papua pada umumnya, terutama dalam mengelola wilayah Papua secara politik, ekonomi dan budaya.”

Menurut organisasi yang didirikan 2016 itu “diperlukan pemaknaan baru yang lebih komprehensif mengenai Otsus Papua, di mana Otsus tidak hanya diukur dalam batas dan situasi penyaluran dana triliunan rupiah, tetapi lebih kepada sentuhan kemanusiaan yang berkenaan dengan harga diri masyarakat asli Papua sebagai manusia yang bermartabat, dan memiliki hak untuk hidup di tanah Papua sebagai tempat warisan para leluhurnya.”

“Diperlukan penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Papua pada masa lalu, dan penyelesaian konflik di masa kini yang dipicu oleh sejumlah hal, termasuk penghentian kekerasan dan penyelesaian masalah diskriminasi rasial,” bunyi surat tertanggal 5 Agustus 2020 itu, “tambah Vox Point dalam surat tersebut.

Lebih lanjut Vox Point menyampaikan bahwa UU Otonomis Khusus yang berlaku mulai 2001 pada prinsipnya menjamin hak khusus kepada Papua mengelola wilayah secara politik, ekonomi dan budaya. UU itu juga menetapkan alokasi dana khusus, yang hingga kini jumlahnya sudah mencapai Rp 95 triliun.

Sebagai infromasi tambahan, Presiden Jokowi telah meminta untuk memperpanjang status Otsus Papua, demikian juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang meminta agar diskusi tentang UU ini bisa selesai sebelum akhir tahun ini.

Namun, sejumlah elemen di Papua meminta agar pemerintah pusat tidak langsung memperpanjangnya sebelum adanya dialog dan evaluasi menyeluruh atas Otsus yang sudah berjalan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *