oleh

Usai Dikukuhkan, Prof Jhon Sampaikan Beberapa Poin Penting Dalam Perkawinan Katolik

Ruteng, Newsreport.id – Prof. Dr. Yohanes Servatius Lon, MA, resmi dikukuh menjadi guru besar di bidang religi dan budaya oleh Kepala LL Dikti Wilayah XV di Aula Asumta Ruteng, Kabupaten Manggarai, Sabtu 27 November 2021.

Prof Jhon merupakan Rektor Unika Santu Paulus Ruteng sekaligus menjadi Profesor pertama yang lahir dari lembaga Misi tersebut.

Dalam pidato pamungkas yang tertuang dalam orasi ilmiah, sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas anugerah gelar Profesor yang diterima, bertema “Perjumpaan Hukum Negara, Agama, dan Adat dalam Kasus Perkawinan di Manggarai”

Dikatakan, setiap aturan hukum bersifat mengikat pihak-pihak yang ada di lingkupnya. Hukum negara mengikat warga negara, hukum agama mengikat penganut agama dan hukum adat mengikat masyarakat adat. Pada umumnya, setiap hukum dirumuskan dengan tujuan khusus untuk tujuan kebaikan.

Hukum negara, hukum agama dan hukum adat tentunya memiliki spirit yang sama yaitu berusaha menempatkan perkawinan sebagai yang fundamental bagi manusia dan menjamin hak, kenyamanan, dan kemudahan para pihak mencapai tujuan perkawinan itu sendiri. Perjumpaan ketiganya dapat saling memperkaya spirit tersebut.

Namun, idealisme itu tidak selalu terjadi, khususnya karena ketiga hukum tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan sebenarnya wajar saja, karena tidak mungkin dan juga ganjil kalau segala hukum, aturan dan tradisi sama dan seragam dimana-mana.

“Hanya saja, ketika semua hukum ini bertemu dan berlaku pada pribadi yang sama, perjumpaan hukum ini menjadi hal yang problematis, kontoversial dan bahkan konfliktual manakala perbedaan tidak bisa diharmonisasi” ungkapnya.

Menurut Prof Jhon, ada beberapa masalah yang sadar atau tidak sadar terjadi di dalam perjumpaan hukum negara, agama dan adat di Manggarai.

Pertama, sejauh ini hukum perkawinan negara sama sekali tidak mengakomodir legalitas perkawinan adat, melainkan hukum agama saja.

Akibatnya mereka yang sudah melakukan perkawinan adat namun tidak atau belum bisa mendapatkan legalitas agama akan mengalami kesulitan sebagai warga negara.

Dengan tidak tercatatnya perkawinan pada lembaga negara, ada banyak hak sebagai warga sipil yang tidak dapat diperoleh secara penuh bagi pasangan tersebut maupun bagi anak-anak yang lahir dari pasangan ini.

“Dengan tidak terpenuhinya hak-hak asasi warga negara, dalam hal ini pasangan atau anak-anak yang dilahirkan, maka martabat, keluhuran dan kualitas manusia menjadi rendah” ujar dia.

Kedua, hukum perkawinan Katolik juga tidak mengakui legalitas perkawinan adat. Orang yang sudah menikah adat dan sifatnya legal, mengikat dan sakral belum cukup jika ia tidak menikah seturut Hukum agama Katolik.

Prof Jhon menuturkan, ada sejumlah kasus yang memang menghalangi seseorang bisa mendapatkan legalitas perkawinan Katolik. Pasangan semacam ini dianggap kawing kampong dan ka’éng oné nendep.

Pasangan seperti itu mengalami peminggiran hak, stigma buruk dan perlakuan yang tidak menggambarkan kasih Allah kepada manusia.

Akibat lain dari hal ini adalah pasangan Manggarai merasa cukup menikah secara gereja dan mengesampingkan adat dan bahkan menganggap adat tidak perlu.

Di lain pihak, ketakutan itang agu nangki jika perkawinan belum diresmikan secara adat, juga menghantui kehidupan sebuah keluarga. Bayang-bayang ketakukan ini sangat tidak sehat bagi sebuah keluarga.

Ketiga, tata cara atau upacara untuk legalitas perkawinan Katolik sangat berpusat pada tata cara barat yang menekankan pertukaran perjanjian antar pasangan, antar pria dan perempuan yang menikah.

Di sini Gereja menurut dia, ditantang untuk masuk di dalam inti budaya dan keyakinan lokal, yang menonjolkan komitmen kedua keluarga besar dalam menjaga kelanggengan perkawinan tersebut.

“Maka, seharusnya ritus perkawinan adat Manggarai dan ritus perkawinan Katolik “dikawinkan” sehingga inti hukum dimana perjanjian antara dua pribadi tidak diabaikan namun dikukuhkan keluarga besar sesuai konteks lokal” katanya.

Keempat, hukum perkawinan negara dan adat memberi ruang bagi perceraian, namun hukum perkawinan agama tidak memberi celah bagi hal tersebut. Baik negara, agama dan budaya menginginkan agar keluarga menjadi rumah cinta yang aman, bahagia, sejahtera dan adil.

Namun, visi ideal ini tidak selalu dapat dicapai oleh setiap pasangan keluarga. Perkawinan bisa saja berakhir gagal dan masing-masing pasangan memilih berpisah di jalannya sendiri.

Keluarga yang broken tetaplah warga negara, warga agama dan anggota budaya. Perbedaan hukum mengenai perceraian atau tata cara mengatasi masalah perkawinan bisa menjadi sumber ketidakadilan, kecurigaan dan bahkan kontroversi.

Kelima, baik hukum negara dan hukum agama, tidak mengijinkan perkawinan tungku cu-cross cousin marriage, salah satu jenis perkawinan yang didukung dalam budaya Manggarai.

Bagi gereja dan negara, aspek kualitas kesehatan dari keturunan yang dihasilkan dari jenis perkawinan ini menjadi dasar pelarangan atau pencegahannya.

Bagi orang Manggarai, ikatan keluarga yang semakin diperkokoh dan implikasinya pada akses sosial budaya menjadi pertimbangan dukungan terhadap model perkawinan ini. Perbedaan nilai dan pilihan ini menjadi kesulitan bagi pasangan tungku cu.

Keenam, salah satu isu krusial dewasa ini adalah perkawinan campur beda agama. Sejauh ini, baik negara, agama dan adat belum benar-benar ramah terhadap perkawinan ini yang menyebabkan banyak orang terpaksa harus melepaskan agamanya atau berpindah agama demi sebuah legalitas perkawinan, atau harus mengalami penderitaan dalam perjuangan cinta mereka.

Untuk diketahui, turut hadir dalam pengukuhan ini Kepala LL Dikti Wilayah XV, Dewan Profesor, Anggota DPR RI Julie Laiskodat, Kepala Kesbangpol Provinsi NTT, DPRD Provinsi NTT, Kakanwil Depag Provinsi NTT, Kakanwil Kemenhunkam NTT.

Selain itu, Wakil Bupati Manggarai Timur (Matim), Sekda Matim, Pimpinan DPRD Matim, Sekda Manggarai, Pimpinan OPD Manggarai, Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat, Rektor atau Ketua Sekolah ,Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh masyrakat, civitas akademika Unika Santu Paulus Ruteng dan keluarga Prof John.

Laporan: Charles Abar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed