oleh

Yoakim Jehati : Data Tamsil Yang Disampaikan DM Tidak Sesuai Dengan DPA Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2020

NTT, News Report.id – Pada saat debat publik Paslon Bupati dan wakil bupati Manggarai beberapa waktu lalu maupun pada setiap tatap muka, calon bupati Manggarai nomor urut 1, Deno Kamelus selalu menyampaikan data yang berbeda soal jumlah guru non PNS, tenaga administrasi dan operator sekolah (Pendidik dan tenga kependidikan) yang menerima dana tambahan penghasilan (Tamsil).

 Ironisnya data yang disampaikan tersebut  jauh lebih banyak dari yang sesungguhnya berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani Deno Kamelus selaku bupati Manggarai untuk dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupeten Manggarai untuk tahun anggaran 2020.

Menjawabi kelebihan data versi DM yang bertentangan dengan DPA tersebut, ketua Ketua DPD 1 Partai Golkar Kabupaten Manggarai, Yoakim Jehati menegaskan, tidak dibenarkan ada pembiayaan atau pengeluaran pemerintah di luar DPA. “Yang pasti, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten Manggarai tetap berpegang teguh pada DPA yang ditetapkan oleh bupati Manggarai, demikian juga terkait data jumlah guru non PNS,” tegas Yoakim Jehati.

Menurut Yoakim, terkait dana untuk guru non PNS atau PTK, Pemkab Manggarai tidak pernah mengakomodir pembiayaan di luar DPA karena jumlahnya sesuai perhitungan. “Tetapi kalau ditemukan jumlahnya di luar itu, mungkin menggunakan uang pribadi. Tetapi itu sama sekali tidak mungkin,” ungkap Yoakim dengan nada menyindir.

Seperti yang diketahui, saat ini cabup Deno Kamelus mengkampanyekan keliling Manggarai dengan menyebut, apa yang diprogramkan oleh paket H2N adalah tidak masuk akal karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit karena belanja APBD kabupaten Manggarai sangat tidak memadai alias minim.

Pesimimisme Deno Kamelus tersebut dikarenakan data dan jumlah Tamsil yang diterima PTK terlalu bombastis, yaitu tidak sesuai kenyataan dimana menyebut ada 3.235 orang PTK dengan  Tamsil yang diterima sebesar Rp 750.000., per orang sehingga dibutuhkan dana per tahunnya mencapai Rp 53 miliar.

Saat berkampanye di Iteng, Satar Mese, belum lama ini, data yang disampaikan Deno berbeda lagi. Data jumlah PTK yang disebutkan Deno di Iteng sebanyak 3.681 orang, dengan jumlah yang diterima PTK per bulan masih sebesar Rp 750.000, tanpa ada kategori sebagaimana yang ada di DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020.

Masih saat berkampanye di Iteng, Deno menyebut akumulasi untuk guru non PNS untuk per tahunnya berubah menjadi lebih besar lagi yaitu Rp 66 miliar, bukan lagi Rp 53 miliar saat debat, jika Tamsil dinaikkan 100% mengikuti rencana paket H2N.

Tidak Benar dan Jangan Dipercaya

Menyangkut inkonsistensi  data yang disampaikan Deno Kamelus terkait jumlah penerima Tamsil dan jumlah akumulasi anggaran jika dinaikkan menjadi 100% mengikuti program H2N, Yoakim Jehati yang juga anggota DPRD kabupaten Manggarai itu menyatakan, data yang disampaikan itu adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan DPA Dinas Pendidikan tahun anggaran 2020.

Yoakim Jehati kembali menunjuk Surat Keputusan Bupati Manggarai yang ditandatangani bupati Manggarai, Deno Kamelus terkait DPA untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai. Surat dengan nomo 914.1/B. KEU/1.001/III/2020 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran Pergeseran Mendahului Perubahan APBD tahun 2020 Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2020.

Dalam surat yang ditanda tangan Deno tersebut jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari guru non PNS, tenaga admintrasi dan operator sekolah se kabupaten Manggarai hanya mencapai 2.773 orang (bukan 3.235 atau 3.681 orang seperti yang disampaikan Deno) dengan rincian sebagai berikut: tenaga administrasi sekolah 173 orang dengan Tamsil yang diterima Rp 475.000 sehingga untuk kategori ini jumlah Tamsil sebesar Rp 986.100.000. Tenaga operatot sebanyak 107 orang dengan Tamsil per orang sebesar Rp 425.000, sehingga jumlah setahunnya mencapai Rp 545.700.000.

Jumlah Tamsil untuk guru komite/yayasan yang lama mengabdi lebih dari 5 tahun sebanyak  1.523 orang, dengan besar Tamsil yang diterima sebesar Rp 550.000 per bulan sehingga setahun anggaran untuk kategori ini sebesar Rp 10.051.800.000.

Sedangkan guru komite/yayasan yang lama mengabdinya belum 5 tahun sebanyak 970 orang dengan jumlah Tamsil yang dterima Rp 250.000 per bulan setiap orangnya, sehingga setahun anggaran untuk kategori ini mencapai Rp 2.910.000.000.-  Keseluruhan Tamsil untuk PTK berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai sebesar Rp 14,5 miliar sehingga jika mengikuti program H2N, menaikkan Tamsil 100%, jumlahnya hanya Rp 29 miliar, bukan Rp 53 miliar atau Rp 66 miliar.

Yoakim juga menmbahkan, jumlah yang diterima PTK per bulan itu bervariasi berdasarkan lama pengabdian dan kategori. “Tidak ada guru non PNS dan tenaga administrasi dan operator yang menerima Rp 750.000 per bulan. Itu tidak benar dan jangan dipercaya,” tegas Yoakim.

Yoakim sangat yakin bahwa para guru di Manggarai tidak mudah diakali dengan data yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Dia juga menambahkan, untuk tahun 2021, jika ada yang menjanjikan akan melakukan rekruitmen guru non PNS beserta tenaga administrasi dan operator sekolah, jangan dipecayai juga. “RAPBD tahun 2021 kabupaten Manggarai  sebentar lagi diasistensi ke provinsi, tetapi perlu dicatat bahwa tidak penambahan kuota calon penerima Tamsil, masih sama dengan tahun 2020. Kalau ada pihak yang menyampaikan bahwa bakalan ada penambahan penerima Tamsil, maka itu tidak benar,” yakinnya.

Menurutnya, jumlah penerima Tamsil di luar DPA adalah bentuk kebohongan publik (rik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed