oleh

Teguran Keras Dari Mendagri Bagi Calon Petahana Karena Melanggar Protokol Covid-19

Mendagri Tito Karnavian (foto; detiknews)

Jakarta, News Report.Id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memberikan teguran keras kepada 72 orang calon kandidat Pilkada Serentak 2020 yang berstatus petahana.

Mereka ditegur karena melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19, terutama karena petahana bupati adalah ketua gugus Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Dilansir dari berita CNN, pada Jumat (11/9/2020), Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan, sebanyak 72 calon kepala/wakil kepala daerah Pilkada 2020 tersebut di atas, telah mendapat teguran keras dari Mendagri karena tidak disiplin yaitu melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada.

Sanksi tersebut diberikan kepada satu gubernur, 35 bupati, lima wali kota, 36 wakil bupati dan lima wakil wali kota. Sanksi dilayangkan lewat surat resmi kepada masing-masing bakal calon petahana.

Khusus di NTT, ada 7 calon kandidat Pilkada 2020 yang berstatus petahana yang mendapat teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian karena tidak disiplin dan melanggar protokol kesehatan.

Mereka masing-masing Bupati Manggarai Kamelus Deno, Wakil Bupati Manggarai Victor Madur, Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, Wakil Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong, Bupati Belu Willybrodus Lay, Wakil Bupati Belu J.T. Ose Luan, dan
Bupati Malaka Stefanus Bria Seran

Kastorius menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serius menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam setiap tahap pilkada. Tak segan memberi sanksi para kandidat jika tak mematuhi aturan.

“Para pelanggar ketentuan diberikan teguran yang diikuti oleh sanksi lebih berat bila pelanggaran berulang. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan UU maupun Peraturan KPU,” tandasnya.

Sebelumnya, masa pendaftaran pasangan calon Pilkada Serentak 2020 pada 4-6 September diwarnai aksi pengerahan massa. Bawaslu mencatat 316 bakal pasangan calon dari 243 daerah melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Usai kejadian itu, sejumlah kalangan menuntut penundaan pilkada. Bahkan sebuah petisi yang diinisiasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat di change.org telah ditandatangani 30.550 orang.

Terakhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU, Pemerintah, DPR RI, yang berisi meminta agar Pilkada ditunda.

Rekomendasi dari Komnas HAM tersebut terdiri dari dua hal, antara lain, meminta kepada KPU, Pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemologi yang dipercaya.

Dan berikutnya adalah, seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta pilkada.

Rekomendasi ini dibuat Komnas HAM karena khawatir jika tahapan Pilkada yang akan melibatkan pengumpulan massa bisa memperbesar potensi penyebaran Covid-19.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed