oleh

Sejumlah Investasi Abal-abal di Manggarai Sejak Tahun 2016-2020

Ket. foto: Bupati Manggarai Deno Kamelus di dampingi Wakil Bupati Viktor Madur menandatangani Mou dengan mitra investasi yang hingga kini tindak lanjutnya tidak jelas

NTT, News Report.id – Pemerintahan kabuptaten Manggarai di era kepemimpinan bupati dan wakil bupati, Deno Kamelus dan Viktor Madur (DM) begitu ‘akrab’ dengan investasi bodong alias abal-abal atau dengan kata lain, investor begitu mudah mengakali seorang bupati dan wakil bupati Manggarai.

Menjadi pertanyaan publik, mengapa begitu mudah Pemkab Manggarai di periode 2015-2020, investasi bodong atau investasi abal-abal?

Rakyat terheran-heran, bagaimana bisa Pemkab Manggarai bisa dipengaruhi suatu kegiatan investasi yang tidak jelas asal-usulnya. Pemkab Manggarai harus sadar bahwa mengakomodir investasi bodong akan sangat berpengaruh pada trust atau kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Investasi bodong adalah investasi illegal, investasi abal-abal yang hanya terjadi di luar sektor pemerintahan. Namun di Manggarai, sebuah institusi pemerintah terjebak oleh pemain investasi bodong.

Masyarakat Manggarai mengalami kerugian, itu sudah pasti. Karena Pemkab Manggarai sudah  mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk mengakomodir investasi bodong tersebut. Kerugian masyarakat lainnya adalah pemerintahnya diobok-obok oleh para pembohong.

Begitu rapuhnya Pemkab Manggarai dan kepercayaan rakyat pun luntur, sehingga harus diupayakan bagaimana mengembalikan trust atau kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya.

Investasi bodong yang diakomodir oleh Pemkab Manggarai tentu harus menjadi keprihatinan bersama

Dalam catatan News Report. Id, Inilah sejumlah investasi bodong/investasi abal-abal yang secara resmi diterima Pemkab Manggarai:

Pertama: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kecamatan Reok.

Untuk Investasi ini, nota kesepahamannya telah ditandatangani bupati Manggarai, Deno Kamelus dengan Direktur PT. Nusa Mitra Teknik, Lee Youn Sang yang isinya tentang kerja sama operasional pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik  Tenaga Surya (PLTS) di Reok, Kecamatan Reo.

Nota kesepahaman atau MoU tersebut ditandangani tanggal 2 November 2016 di Aula Nuca Lale Kantor Bupati Manggarai. MoU bernomor HK.034.1/320/2016 dan 161026/MOU/BM-NMT/X/2016, dengan jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah Kabupaten Manggarai.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya rencananya akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah seluas 14 hektar. Spesifikasi data PLTS yang akan dibangun adalah berkapasitas 10 megawatt dan daya listrik yang dihasilkan akan disambungkan dengan jaringan milik PLN

Namun, hingga kini, MoU tersebut tidak jelas, dan pemerintah mengalami kerugian financial karena sejak ditandatangani, ada sejumlah pihak terkait pergi-pulang ke Jakarta.

Kedua: Investasi PLTA Cunca Lega

Ini terjadi di tahun 2018. Bupati Manggarai, Deno Kamelus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Wae Lega di Lingko Mbohang, Desa Pong Lengor, Kecamatan Rahong Utara.

Rencana pembangunan PLTA ini bekerja sama dengan PT. GISTEC Prima Energinda selaku pelaksana, namun keberadaan perusahan ini tidak jelas, sementara studi AMDAL untuk PLTA Cunca Lega sudah dilakukan dan diperkirakan menelan biaya miliaran rupiah.

Warga Rahong Utara telah dikecewakan oleh Pemkab Manggarai karena sudah melakukan berbagai ritus adat saat melaksanakan peletakan batu pertama.

Kapasitas PLTA Wae Lega yang direncanakan adalah 2 x 0,875 MW atau sebesar 1, 750 MW. Menurut perhitungan, apabila per KK diberikan 450 W maka cukup untuk memenuhi kebutuhan 4.786 KK yang berada di sekitar PLTA Wae Lega yaitu kurang lebih 11 desa dan masih terdapat 8 desa yang belum mendapat sambungan listrik. Namun hingga kini kepastian dari rencana ini juga tidak jelas.

Ketiga: Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu (KPMWT)

Lagi-lagi Pemkab Manggarai kecolongan dengan investasi bodong alias abal-abal dan belum kapok. Investasi tersebut dalam bentuk koperasi produsen dengan nama Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu (KPMWT).

Seperti yang dipublikasikan dalam sebuah chanel youtube kehadiran KPMWT di Manggarai diterima secara resmi oleh Pemkab Manggarai di ruang kerja wakil bupati Manggarai, Viktor Madur pada bulan Februari 2020.

Pada video chanel youtube tersebut menayangkan wakil bupati Manggarai, Viktor Madur, mewakili Pemkab Manggarai bersama sejumlah pengurus koperasi tersebut menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Manggarai dan masyarakat Manggarai yang telah menerima kehadiran KPWMT di Manggarai.

Melansir siaran pers ketua SWI, Tongam L. Tobing pada Jumat, 25/9/20 yang dirilis Kompas.com, pada Jumat 25/9/20. Koperasi primer tersebut (KPWMT) dimasukan dalam kategori sebagai salah satu investasi abal-abal berdasarkan publikasi dari Satgas Waspada Investasi

Sebagaimana diberitakan Kompas.com tersebut, SWI kembali menemukan 32 investasi ilegal termasuk diantaranya KPWMT yang menempati nomor 1 (satu) dalam daftar 32 (tiga puluh dua) entitas ilegal yang ditangani SWI. Entitas-entitas ini diduga melakukan kegiatan usaha tanpa ijin dari otoritas yang berwenang.

Masih dalam siaran Pers SWI yang ditulis Kompas.Com tersebut. Entitas-entitas itu dinilai berpotensi merugikan masyarakat karena melakukan penipuan dengan menawarkan pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

SWI dalam siaran Pers tersebut juga mengatakan “Banyak kegiatan (dari entitas-entitas tersebut) yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut milik entitas yang berizin.”

Itulah berbagai jenis investasi bodong alias abal-abal di jaman pemerintahan DM yang terjadi di Manggarai. Akankah ada investasi bodong lain yang akan menyusul? Mari kita hentikan (Tim Editorial News Report)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *