oleh

RAPBN 2021; 419,3 Triliun untuk pemulihan sosial. 14,4 Triliun Untuk Pemulihan Pariwisata Termasuk Labuan Bajo

Pidato Presiden, Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RAPBN 2021; BPMI Setpres

News Report.id – Presiden saat menyampaikan pidato tentang keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2021 beserta nota keuangannya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020 menyinggung anggaran untuk perlindungan sosial dan pembangunan sektor Pariwisata.

Dalam pidato tersebut, Presiden menyampaikan dalam hal perlindungan sosial pada RAPBN 2021 disiapkan anggaran sejumlah Rp419,3 triliun, anggaran tersebut dialokasikan untuk percepatan pemulihan sosial secara bertahap. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa program, di antaranya program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, dan kartu prakerja.

Pemerintah juga akan mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population, penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan proses pemantauan dan evaluasi.

“Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024,” “lanjutnya dalam pidato tersebut..

Sementara untuk pemulihan sektor Pariwisata, Presiden menyampaikan, adapun untuk sektor pembangunan pariwisata tahun mendatang (2021), disiapkan anggaran sejumlah  Rp14,4 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor yang menurun karena pandemi Covid-19 tersebut.

Kebijakan yang diambil menurut Presiden dalam pidatonya adalah melalui pemulihan pariwisata dengan pengembangan destinasi pada lima fokus kawasan yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Kepala Negara berharap agar seluruh kebijakan belanja negara tersebut dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2021 mendatang, yakni tingkat pengangguran di angka 7,7 sampai 9,1 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 sampai 9,7 persen dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377 sampai 0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78 hingga 72,95.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed