oleh

Program Berkantor Di Desa Pemerintahan Deno Madur Gagal; Tidak Berdampak Pada Perkembangan dan Kemajuan Desa

Kesulitan Air Minum Pada Desa Di Manggarai

NTT, News Report – “Program berkantor di desa” yang merupakan salah satu program andalan pemerintahan Deno-Madur (Kamelus Deno-Viktor Madur) dinilai gagal. Program tersebut dinilai gagal karena tidak berdampak langsung pada peningkatan perkembangan dan kemajuan desa di Manggarai.

Kenyataan dominan yang sekarang ada di desa-desa adalah masyarakat kesulitan memobilisasi pergerakan orang dan barang karena berhadapan dengan infrastruktur jalan yang buruk.

Mestinya program berkantor di desa memberikan output dalam bentuk kebijkan yaitu adanya kebijakan mengatasi jalan yang buruk untuk menjamin kelancaran dan terjaminnya konektivitas transportasi pada setiap wilayah khususnya desa-desa di Manggarai agar orang tidak mengalami kesulitan dalam bertransportasi untuk mengangkut orang dan barang.

Output program itu juga mesti bisa mengatasi kesulitan air minum, bisa menjawabi keluhan ruang kelas yang rusak pada sekolah dasar yang umumnya ada di wilayah desa.

Hal ini diungkapkan wakil ketua tim kerja pemenangan Hery-Heri tingkat kabupaten yang membidangi materi kompanye, Roni Marut, saat dirinya memaparkan tentang perkembangan desa di Manggarai dan dampak dari program berkantor di desa yang diprogramkan pemerintahan Deno Madur sebagai salah satu program prioritasnya dalam sebuah kegiatan FGD (focus group discussion) di Sekretariat pemenangan Hery-Heri.

Sebagai informasi, menurut Roni, total jalan yang rusak di Manggarai menurut data dari pemerintah kabupaten Manggarai adalah 1.222 Kilo meter dan umumnya itu jalan penghubung ke desa-desa di Manggarai. Dan terdapat 591 ruang kelas yang rusak yang tersebar di SD dan SMP di Manggarai dan umumnya itu juga ada di wilayah desa.

Lebih lanjut Roni menyampaikan, bupati berkantor di desa mestinya bukan tindakan formalitas saja untuk memenuhi capaian target program tersebut, tetapi kegiatan berkantor di desa mestinya mampu memberi solusi dalam bentuk kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada sebagai output dan outcome dari kegiatan tersebut.

Selain itu, program ini juga dinilai gagal karena tidak mampu mendorong perkembangan dan kemajuan desa yang ada di manggarai. Jika melihat data yang dirilis kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu pada data IDM (indeks desa membangun) yang dikeluarkan kementerian tersebut tahun 2019, di kabupaten Manggarai masih ada 5 desa masuk dalam kategori desa sangat tertinggal, kemudian ada 93 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal, dan ada 46 desa yang masuk dalam kategori desa berkembang, sementara dari data tersebut belum ada desa di Manggarai yang masuk dalam kategori desa maju dari 145 desa yang ada di kabupaten Manggarai.

Angka-angka di atas menunjukan perhatian kepada masyarakat di desa melalui program berkantor di desa milik pemerintahan Deno madur tidak menghasilkan solusi dalam bentuk kebijakan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan desa di Manggarai yang jumlahnya 145 desa.

Ini sangat memprihatinkan, awalnya program rencananya baik, namun ternyata dalam tahap implementasinya justru tidak memberikan dampak positif (output-outcome) bagi perkembangan dan kemajuan desa di Manggarai.

Masyarakat Manggarai di desa-desa tidak penting bupati datang tunjuk muka melalui program berkantor di desa, namun yang masyarakat desa butuhkan adalah ada kebijakan yang dibuat bupati untuk mengatasi persoalan di desa setelah bupati mengunjunginya,” tutup Roni.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed