oleh

Pemungutan Suara Pilkada 9 Desember Digugat ke MK

Hakim Mahkamah Konstitusi, (Foto Antara)

Jakarta: Pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat menilai pemungutan suara serentak mengundang banyak orang sehingga sangat rentan tertular covid-19 (korona).

“Oleh karenanya pelaksanaan pemungutan suara serentak di tengah pandemi merupakan bentuk ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia,” ujar kuasa hukum pemohon, Sigit N. Sudibianto, di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 8 September 2020.

Pemohon juga beralasan belum ada jaminan dari pemerintah bagi masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam pemungutan suara serentak akan bebas dari penularan covid-19. Pemohon menilai pengambil kebijakan mesti meletakkan kesehatan sebagai landasan utama dalam pemilihan umum (pemilu).

“Efek lain yang dapat muncul adalah potensi berkurangnya partisipasi pemilih,” tutur Sigit.

Pemohon menggugat Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Pemohon meminta MK menyatakan pasal dalam undang-undang yang dimaksud, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai ‘tidak terdapat peraturan atau keputusan presiden yang berisi tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional’.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta pemohon memperbaiki gugatan. Khususnya terkait kedudukan hukum dan kerugian yang dialami pemohon sebagai lembaga swadaya masyarakat atas berlakunya norma dalam pasal-pasal yang diujikan.

“Kegiatannya apa terkait dengan pengujian norma undang-undang itu setidaknya terkait dengan pemilihan kepala daerah,” ujar Enny.

Sementara itu, hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan tahapan-tahapan pilkada sudah berjalan. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan untuk menghentikan pemungutan suara, maka akan berdampak besar bagi proses pilkada yang sudah berjalan.

Pengujian undang-undang dilayangkan lembaga kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP). Pengajuan diwakili Ketua PWSPP Johan Syafaat.

(REN)
Sumber berita, medcom.id

https://m.medcom.id/pilkada/news-pilkada/9K50JPak-pemungutan-suara-pilkada-9-desember-digugat-ke-mk?utm_source=dable

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed