oleh

Mutu Pendidikan di Era DM Menurun Terus dan Memburuk, Ini Penyebabnya

Ruteng, Newsreport.id – Sejak Deno Kamelus dan Viktor Madur atau Paket DM menjadi bupati dan wakil bupati Manggarai untuk periode 2015-2020, mutu pendidikan di Manggarai dari tahun ke tahun trendnya terus melorot secara konsisten alias bahkan memburuk karena memperoleh peringkat kategori nilai kurang, yaitu dibawah nilai 55 (lima puluh lima).  

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2020,  rata-rata kualitas pendidikan tergambar pada rata-rata hasil ujian nasional SMP untuk kabupaten Manggarai sejak tahun 2015-2019, trendnya menurun secara konsisten, jika dibandingkan dengan dua kabupaten lain yaitu Manggarai Timur dan Manggarai Barat.

Data Kementerian Pendidikan Nasional itu mencantumkan rata-rata UN SMP di kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut: tahun 2015 nilai rata-rata UN sebesar 58,68; tahun 2016 rata-rata UN 56,24; tahun 2017 rata-rata UN 55,96; tahun 2018 rata-rata UN 54,99; dan tahun 2019 rata-rata UN 51,38.

Capaian berbeda terjadi di Manggarai Timur untuk periode yang sama yaitu tahun 2015 (64,13), tahun 2016 (62,05), tahun 2017 (61,07), tahun 2018 (61,75) dan thun 2019 (60,18).

Sedangkan untuk kabupaten Manggarai Barat capaian UN pada periode yang sama adalah sebagai berikut: Tahun 2015 (63,61), tahun 2016 (60,60), tahun 2017 (61,8), tahun 2018 (62,05) dan tahun 2019 (60,73).

Kedua kabupaten tersebut, dalam memperoleh rata-rata UN  berada di kategori cukup karena berada direntang nilai 55-70; sedangkan untuk kabupaten Manggarai berada di kategori kurang, karena berada di rentang lebih kecil dari atau sama dengan 55.  

“Trend untuk hasil UN jenjang SMP di kabupaten Manggarai sejak tahun 2015 – 2019 sangat konsisten turunnya dan untuk jenjang pendidikan lain, kurang lebih sama,” kata dosen FKIP Unika St. Paulus Ruteng, Mikael Nardi, M.Pd.

Disampaikan Mikael Nardi, kendatipun standard mutu itu ada banyak, namun UN merupakan suatu indikator mutu kompetensi lulusan yang merupakan output dari mutu komponen lainnya. “Ibarat sebuah lintasan dalam perlombaan, mutu kompetensi lulusan adalah garis finis yang merupakan orientasi dari semua komponen pendidikan lainnya,” tambah Nardi seyara menambahkan, penurunan nilai UN memberikan gambaran penurunan mutu kompetensi lulusan dalam suatu system pendidikan kita di Manggarai.

Beberapa Penyebab

Ketua Program Studi (Prodi) PGSD Unika St. Paulus Ruteng itu lebih lanjut mengurai, mengapa justeru itu terjadi di Manggarai. Menurutnya, untuk menjawab pertanyaan itu memang perlu suatu kajian, misalnya dengan riset-riset yang komphrehensif.

Namun, mantan aktivis PMKRI Cabang Ruteng itu menambahkan, jika mencermati indikator-indikator mutu dalam system penjamin mutu pendidikan, mutu manajemen/pengelolaan adalah fondasi bagi pemenuhan standar mutu lainnya. “Ini merupakan kunci bagi terwujudnya mutu komponen pendidikan lainnya, seperti standard kompetensi lulusan, standard isi, standard proses, standard penilaian. Standard pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), standard sarana dan prasarana (Sarpras), dan standard pembiayaan,” jelasnya.

Dosen muda tersebut meyakini, berbicara tentang manajemen pendidikan berarti berbicara tentang kepemimpinan pendidik. “Pada tataran praksis berarti berbicara tentang kompetensi manajerial kepala sekolah. Jadi kepala sekolah adalah orang kunci dalam manajemen komponen pendidikan lainnya seperti manajemen PTK, manajemen Sarpras, manajemen pembiayaan sebagai pendukung proses, isi dan penilaian pendidikan menuju tercapainya mutu kompetensi lulusan yang optimal,” urainya.

Dia pun mepertanyakan, soal kompetensi kepala sekolah di Manggarai sekarang; bagaimana mekanisme dan proses perekrutannya. Dijelaskannya, ada sebuah riset di Manggarai yang dilakukan oleh seorang dosen di Unika St. Paulus beberapa waktu lalu, hasilnya menemukan bahwa perekrutan kepala sekolah sarat dengan kepentingan politik. “Kepala sekolah menjadi jabatan yang tidak jarang diperlakukan sebagai balas jasa. Bila sandingkan dengan hasil riset tentang pengangkatan kepala sekolah (di Manggarai) dengan peran komponen manajerial pendidikan sebagai fondasi atau kunci pencapaian mutu pendidikan, maka pertanyaan di atas sepertinya mudah dijawab,” tandasnya.

Dia pun mengharapkan agar kepala sekolah tidak dipolitisasi oleh kekuasaan politik. “Dengan tidak mempolitisasi kepala sekolah, maka setidaknya satu benang kusut mutu pendidikan kita di Manggarai dapat terurai. Jika masih mengintervensi kepala sekolah atau menakut-nakuti kepala sekolah  terutama oleh petahana dalam perhelatan Pilkada mendatang, jangan bermimpi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Manggarai,” tegasnya.

Ditanya soal rekruitmen guru komite atau guru non PNS yang bernuansa politis dan cenderung menjadi tim sukses petahana, dia menjawab, justeru Itu juga soal yang masih terkait dengan tersanderanya kepela sekolah oleh kepentingan politik.  “Guru non PNS yang ikut jadi timses tidak masalah sejauh tidak melanggar undang-undang. Namun menjadi masalah bagi manajemen pendidikan, apabila pengangkatannya karena kepentingan politik, bukan karena kebutuhan akan kompetensinya,” tandasnya.

Terkait tuntutan bahwa kepala sekolah harus bersertifikat, dia tegaskan  bahwa itu merupakan tuntutan sesuai kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. “Dalam standar pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK), hal itu wajib,” demikian Mikael Nardi.

Data yang dihimpun dari Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2020 menyebutkan, terdapat kepala sekolah di kabupaten Manggarai yang belum bersertifikasi, salah satunya di SMP Negeri 15 Satar Mese di desa Ulubelang. Dalam data Kementerian Pendidikan Nasional disebutkan, guru bersertifikasi di SMPN tersebut jumlahnya 0 persen, artinya termasuk juga kepala sekolah. Jumlah guru  di sekolah tersebut sebanyak 13 orang, yang sudah PNS sebanyak 23%. Semua guru di sekolah tersebut memenuhi kualifikasi 100%. Jumlah murid sebanyak 193 orang dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 7. (rik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed