oleh

Opini: Manto Tapung “Malapetaka” Bagi Deno Madur

Hans Pohar *
(Alumni Ekonomi Pembangunan Unika Atma Jaya Jakarta)

Persoalan ekonomi, sosial, politik, dan hukum merupakan bukti peninggalan kepemimpinan Deno Madur. Segudang persoalan ini pun lahir selama hampir 5 tahun Deno Kamelus (Bupati) dan Vikto Madur (Wabup) menjabat sebagai pemimpin di Manggarai. Persoalan-persoalan itu pun yang mengindikasikan Deno Madur gagal.

Pertumbuhan Ekonomi stagnan di 5%, Garis Kemiskinan masih rendah. Pendapatan perkapita masih rendah hanya sebesar 316.910 (rupiah/kapita/bulan) tahun 2019, Jumlah Penduduk Miskin masih tinggi yaitu 69.330 jiwa (2019), Persentase Penduduk Miskin masih tinggi mencapai 20,55% (2019), Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat sebesar 3,48% (2019), Tingkat Pengganguran Terbuka mencapai 4.745 jiwa (2019).

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat rendah terhadap APBD yakni hanya 9% (2019), dan Penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak melanjutkan sekolah masih tinggi yaitu 56,85% (2019).

Indeks Pembangunan Manusia masih rendah (Rata-rata IPM 2015-2019 hanya 1,3%), Angka Kematian Bayi meningkat di tahun 2018 sebanyak 83 kasus, Angka Kematian Ibu meningkat di tahun 2019 sebanyak 12 kasus, Kondisi Balita Stunting meningkat sebanyak 6.184 Balita per Februari 2020 (bertambah 1.096 Balita dari 5.088 Balita tahun 2019), Jumlah Balita Gizi Buruk meningkat sebanyak 207 Balita (2019), Penduduk yang mempunyai Keluhan Kesehatan mencapai 21,63% (2019), Banyaknya Bayi Lahir Mati mencapai 76 bayi (2019).

Kasus HIV Positif sebanyak 48 orang (2019), Kasus AIDS sebanyak 15 orang (2018), Kasus HIV/AIDS yang Meninggal meningkat menjadi 4 orang (2019), Jumlah Penyadang Cacat meningkat menjadi 3.888 orang (2019), Banyaknya Jompo/Lanjut Usia Terlantar mencapai 8.312 orang (2018), dan Persentase Realisasi Pelayanan Bidang Kemasyarakatan dari Pemerintah yang sangat rendah (47,67% tahun 2019).

Program Sistem Manajemen Pertanian Terintegrasi (program Simantri) dengan anggaran Rp. 31 milyar gagal dan Penanaman Modal Investasi sebesar Rp. 10 milyar di Perusahaan Daerah PT Manggarai Multi Investasi (PT. MMI) merugikan Keuangan Daerah.

Diduga adanya kolusi atas penyerahan Aset Daerah (hibah tanah seluas 2,6 hektar di Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok) ke PT. Pertamina Tbk tahun 2019, adanya Penyalahgunaan Kekuasaan (abuse of power) dalam kasus Pengalihan Proyek Irigasi senilai Rp. 2 milyar dari Wae Wakat Desa Gulung, Satarmese Utara ke Wae Wunut Desa Rado, Kecamatan Cibal tahun 2016.

Proyek Embung Wae Kebong senilai Rp. 1,2 milyar mangkrak, Proyek PLTA Cunca Lega mangkrak, serta adanya Calo yang dipakai pihak RSUD dr Ben Mboi dalam mengurus izin Incenerator di KLHK yang disampaikan oleh Dirjend LPSB3 KLHK, ibu Rosa Vivien Ratnawati dalam acara Sosialisasi Penanganan Limbah B3 Infeksius Covid-19 pada tanggal 04 Juni 2020.

KLHK memberi predikat Kota Ruteng Kota Kecil Terkotor di Indonesia tahun 2019, diduga adanya Korupsi Pengadaan Tong Sampah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1,9 milyar tahun 2019.

Total Kondisi Jalan Kabupaten yang Rusak adalah 256.94 km atau tingkat kerusakan jalan mencapai 12% dan total jalan Rusak Berat yaitu 623,03 km atau tingkat kerusakan jalan mencapai 30% pada tahun 2019.

Masih ada Desa yang belum menikmati Listrik dan Air Minum Bersih. Kota Ruteng sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya air yang banyak, namun saat ini masyarakat mengeluh karena keterbatasan air. Begitu pun dengan listrik yang selalu padam. Bahkan dalam seminggu bisa 2 kali padam.

Janji manis kampanye lima tahun lalu yakni menciptakan 500 pelaku usaha baru tiap tahun tidak pernah terealisasi, Beasiswa bagi disabilitas, yatim, yatim piatu, korban bencana alam mulai dari SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi tidak pernah terealisasi.

Tidak transparan informasi Beasiswa (misalnya Beasiswa Kedokteran) sehingga yang memperoleh beasiswa tersebut hanya keluarga yang ada dilingkungan pemerintahan, dan hampir 20 janji politik Deno Madur tahun 2015 tidak terealisasi.

Apa yang saya tulis di atas adalah kondisi riil Kabupaten Manggarai. Fakta-fakta di atas juga menjadi latarbelakang teriakan serta tagar (#) Ganti Bupati oleh masyarakat Manggarai dalam Pilkada 2020. Deno Madur gagal mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan rakyat tahun 2015 sekaligus telah membohongi rakyat dengan 20 Janji Politik yang tak kunjung terealisasi.

Dalam Buku David Mathews tentang “Ekologi Demokrasi” bercerita tentang Seorang Politisi dari Amerika. Politisi tersebut menulis “saya menyesal karena saya tidak berkata jujur kepada rakyat saya”. Secara moral, Deno Madur seharusnya meminta maaf kepada rakyat Manggarai karena telah gagal menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu menciptakan perubahan dan menciptakan kesejahteraan umum.

Berangkat dari fakta tersebut, maka tidak heran semua lembaga survei (Populi Center dan Polmark) ketika melakukan survei perspesi publik di Kabupaten Manggarai beberapa waktu lalu menemukan bahwa approval rating Deno Madur sangat rendah.
Rendahnya approval rating terhadap kinerja pemerintahan Deno-Madur, berdampak terhadap rendahnya elektabilitas pasangan tersebut.

Padahal selama 5 tahun mereka bekerja, tidak ada perubahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Bahkan Deno sendiri sudah 15 tahun menahkodai Manggarai, namun Deno tidak mampu menciptakan kemajuan yang luar biasa ketika menjadi kepala pemerintahan di Manggarai. Maka tidaklah heran elektabilitas Deno-Madur terperosok. Rendahnya elektabilitas adalah alarm atau lampu merah buat Deno Madur.

Pembagian sembako merupakan satu-satunya instrument yang diambil Deno Madur untuk kepentingan elektoral namun tidak berdampak. Buktinya hasil survei menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas pasangan DM tertinggal jauh dibelakang pasangan H2N. Padahal DM mempunyai instrument kekuasaan. Namun kehendak masyarakat untuk ganti bupati Manggarai tidak bisa dibendung dengan cara apapun.

Komposisi partai koalisi 6:3 atau jumlah kursi di legislatif  22:13 membuktikan bahwa masyarakat kecewa dengan buruknya kinerja pemerintahan Deno-Madur. Oleh karena itu, mayoritas partai politik sudah tidak percaya lagi terhadap figure Deno Madur karena dianggap GAGAL.

Sehingga mayoritas partai politik memberikan dukungan kepada penantang petahana yaitu paket H2N karena dianggap bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik serta adanya ketidakpercayaan publik terhadap Deno Madur untuk memimpin Manggarai 5 tahun yang akan datang.

Tagar (#) Ganti Bupati.
Pilkada Manggarai diwarnai dengan tagar Ganti Bupati oleh paket Hery Nabit dan Heri Ngabut (H2N) sebagai paket yang memiliki koalisi Jalan Menuju Perubahan. Langkah awal dari Perubahan yang digaungkan oleh paket H2N, Timses maupun pendukung adalah #GantiBupati.

Bupati dan Wakil Bupati merupakan “Otak” dari Pemerintah Daerah yang diperkuat dengan sistem Otonomi Daerahnya. Otak mengatur dan mengkordinir sebagian besar, gerakan, perilaku dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh dan suhu tubuh.

Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Bupati dan wakil bupati (pemimpin) pun demikian, bertanggungjawab terhadap seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam pemerintahan untuk menggerakkan serta mengelolah seluruh sumber daya yang ada di wilayah administrasi sebagai wilayah kekuasaannya.

Ketika “Otak” bermasalah maka sistem tubuh manusia tidak akan bekerja maksimal bahkan bisa lumpuh. Begitupun di sistem pemerintahan, ketika Otak pemimpinnya bermasalah maka sistem pemerintahan tidak berfungsi maksimal dan tujuan menciptakan keadilan sosial atau kebaikan bersama (Bonume Commune) tidak akan tercapai.

Kebijakan Hibah tanah seluas 2,6 hektar di Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok ke PT. Pertamina Tbk tahun 2019 merupakan salah satu contoh Otak Pemimpin yang bermasalah karena kebijakan tersebut merugikan daerah dalam hal ini adalah aset daerah. Hibah adalah pemberian aset daerah dengan cuma-cuma alias gratis tanpa adanya ganti rugi. Sistem kontrak (sewa) atau Hak Guna Usaha (HGU) bisa menjadi opsi atau menggunakan sistem bagi hasil (10 atau 15%) dari total pendapatan PT. Pertamina untuk APBD.

Hal ini pun dapat meningkatkan kontribusi terhadap APBD masih sangat rendah yakni 1 trilyun pada tahun 2019. Ini salah satu bukti bahwa pemimpin memiliki Otak namun Otaknya tidak digunakan atau saraf di dalam sistem Otaknya tidak berfungsi lagi.
Otak pemimpin (Deno Madur) yang error inilah yang membuat masyarakat mengambil keputusan #GantiBupati.

Pilkada adalah moment mencegah pemimpin yang buruk untuk berkuasa. Deno Madur adalah pemimpin yang buruk sekaligus telah menciptakan mimpi buruk. Secara khusus, Deno Kamelus 10 tahun menjadi wakil bupati dan 5 tahun menjadi bupati namun tidak ada yang dibanggakan darinya dalam menciptakan perubahan lebih baik lagi dari zaman Credo, selain meninggalkan banyak persoalan besar bagi Manggarai. Sampah yang ditinggalkan Deno-Madur mesti segera dibereskan oleh penggantinya.

Di Amerika Serikat, Gallup Organization pernah meneliti dampak buruknya perilaku pimpinan bagi karyawan pemerintahannya, dan hasilnya menunjukkan bahwa 60% pekerja pemerintah mengalami penderitaan psikologis karena kelakuan pimpinannya yang buruk. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan dan sangat tidak menolong untuk masa depan yang lebih sejahtera.

Lebih menarik lagi hasil penelitian dari Organisasi Gallup ini menemukan pola buruknya pimpinan yang ada menunjukkan bahwa, perilaku pimpinan yang berorientasi pada diri sendiri sebanyak 60%, yang perilakunya keras kepala sebanyak 49%, yang berperilaku terlalu banyak menuntut sebanyak 43%, yang berperilaku impulsif sebanyak 41%, dan yang berperilaku sukanya interupsi menunjukkan angka 39%.

Mendukung pemimpin buruk (DM) sama halnya menjatuhkan diri ke lobang yang sama. Kita perlu belajar dari masa lalu. Masa lalu adalah guru terbaik dalam menata hidup yang lebih baik di masa depan. Fakta-fakta yang telah disampaikan di awal opini adalah masa lalu dari kinerja kerja Deno Madur.

Masa depan sangat dipengaruhi oleh masa lalu, begitu pun dengan perubahan yang ditentukan oleh fakta-fakta di atas. Karena perubahan itu harus diraih maka pemimpin buruk harus dicegah untuk berkuasa lagi. Cara mencegah pemimpin buruk dalam pilkada Manggarai adalah paling simple tidak perlu memilihnya.

Plato (filsuf Yunani), merumuskan konsep negara (bisa dibaca pemerintah karena pemerintah representasi dari negara) dalam konteks hubungannya dengan manusia. Bagi Plato, Negara adalah cerminan dari manusia yang menjadi warganya.

Apabila manusia baik, maka negara pun baik. Atau, sebaliknya, apabila manusia buruk, negara pun buruk. Apabila pemimpinnya baik, maka warganya akan sejahtera. Apabila pemimpinnya buruk, maka kesejahteraan warga jauh dari panggang api.

Karena itu, menurut Plato, tugas utama negara atau pemerintah adalah mengusahakan agar warga negaranya menjadi baik. Kebaikan atau moralitas merupakan ide tertinggi yang harus menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah yang ideal adalah suatu komunitas etis yang berusaha mencapai kebaikan bersama (bonume commune).

Manto Tapung “Malapetaka” bagi Deno Madur. 
Kader partai Demokrat, Manto Tapung setelah gagal naik tingkat ke Calon Wakil Bupati dari Paket AMAN, ia menjadi budak partai dan mengorbankan hati nurani dengan terpaksa mendukung Deno Madur. Ia sadar, bahwa kemampuan Deno Madur menjadi pemimpin di Manggarai sangatlah rendah sehingga ia memberanikan diri keluar dari zona nyaman dengan kemampuannya di bidang pendidikan, dapat membawa perubahan untuk Manggarai. Ternyata, dirinya juga tidak mampu bersaing dalam mendapatkan partai politik dan akhirnya tiket Calon pun tidak dapat diraih.

Kehadiran Manto di koalisi Manggarai Maju malah menjadi “malapetaka” bagi petahana karena ia menjilat ludahnya sendiri. Sosialiasi yang dilakukan Manto baik secara langsung maupun di media sosial selama menjadi Bakal Calon seringkali meyampaikan bahwa Manggarai harus dipimpin oleh anak muda karena tingkat produktivitasnya masih tinggi. Selain itu, Manto banyak mengungkapkan kegagalan Deno Madur sekaligus menawarkan ide serta gagasan dalam mengatasi persoalan yang terjadi saat ini di Manggarai.

Rasionalitas dan idealis Manto hilang seketika bak ditelan bumi setelah ia bergabung di koalisi Manggarai Maju. Ide dan gagasannya pun hilang entah kemana. Manto malah menunjukkan perubahan yang drastis yaitu menebarkan isu yang tidak berbobot.

Tagar ganti bupati adalah jargon daur ulang dari gerakan ganti presiden dan tagar ganti bupati sejajar dengan radikalisme merupakan isu yang dimainkan oleh Dr Pendidikan sekaligus dosen Univeritas Katolik Santo Paulus Ruteng tersebut.

Karena diperbudak sama partai, apapun yang diinginkan partai maka Manto rela melakukannya. Isu receh tanpa daya pikir kritis yang tinggi, Manto rela menelanjangi gelar Dr-nya ke publik.

Manto mempertaruh gelar Dr-nya hanya demi mencapai kekuasaan sang junjungan. Moral akademik yang seharusnya dikedepankan dalam cara berpikir sudah tidak dipakai oleh sang dosen Unika St. Paulus Ruteng.

Argumentasi tanpa didasari dengan pikiran yang rasional mengantar Manto kepada kesesatan nalar. Kesesatan bernalar dikonfirmasi melalui pernyataan tentang radikalisme di politik lokal Manggarai dimana radikalisme yang dimaksud adalah radikalisme negatif.

Manto sadar bahwa #gantibupati itu lahir dari hati nurani rakyat. Dia pun pernah berjuang agar kekuasaan itu harus diregenerasi ke orang yang memiliki kemampuan dalam memimpin bukan hanya sekedar memimpin namun bisa membawa kebaikan bagi warganya seperti konsep negara Plato.

Keinginan rakyat untuk menganti bupati pun dinilai sebagai tindakan radikalisme oleh Manto. Kemampuan bernalar Manto sangat dangkal ketika #gantibupati sejajar dengan tindakan radikalisme (radikalisme negatif).

Manto gagal memaknai apa itu radikalisme. Radikalisme menurut kamus besar bahasa Indonesia ikhtiar baru tahun 1995 adalah suatu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastis. Sedangkan menurut kamus ilmiah popular, radikalisme adalah inti dari perubahan (Bary, kamus ilmiah popular 1994).

Radikalisme merupakan keinginan untuk suatu perubahan yang sifatnya sangat positif. Pemimpin yang gagal membawa kebaikan untuk rakyatnya harus dilawan dengan cara radikal. Abuse of power dalam kasus pengalihan proyek harus dilawan secara radikal.

Manto harus paham bahwa tindakan radikalisme yang muncul dalam konstelasi politik nasional selalu mengatasnamakan suatu kepercayaan (agama). Gerakan-gerakan radikalisme yang mengatasnamakan suatu agama memperjuangkan nilai-nilai (syari’at) yang berlaku di dalam ajarannya. FPI dan HTI misalnya.

Dalam konteks politik lokal Manggarai, gerakan radikalismenya tentu berbeda. Bukan mengatasnamakan suatu agama melainkan gerakan menuntut janji-janji politik yang disampaikan oleh petahana tahun 2015.

Gerakan ini pun tidak mencederai demokrasi atau memakan korban seperti gerakan radikalisme di politik nasional. Gerakan ini semata-mata ingin menuntut perubahan kepada kandidat lain tetapi bukan petahana karena petahana terbukti teruji gagal.

Tagar ganti bupati sejajar dengan radikalisme merupakan halusinasi Manto. Menyampaikan sesuatu tanpa dasar yang jelas hanya berdasarkan asumsi tanpa ada indikator yang mengukur apakah ini termasuk tindakan radikalisme atau tidak merupakan suatu kedunguan yang hakiki. Rocky Gerung mengatakan Lawan Kedunguan.

Kedunguan Manto perlu diluruskan agar dia tidak tersesat dalam cara berpikir yang dangkal dengan memberi argumentasi serta fakta. Argumentansi bersandar pada aktivitas manusia yang sangat khas, yakni berpikir. Hendaknya Manto berpikir terlebih dahulu sebelum beragumentasi.

Isu radikalisme yang dibangun Manto senjata makan tuan. Pendukung paket AMAN maupun pendukung Deno Madur malah beralih dukungan ke (H2N) setelah isu radikalisme mencuat di media sosial.

Isu tersebut menambah beban Deno Madur karena untuk kepentingan elektoralnya tidak berdampak. Malahan yang terjadi adalah elektabilitas pasangan tersebut terus terperosok seperti hasil survei sebelumnya. Padahal harapan pendukung AMAN, kehadiran dosen senior di Universitas Katolik St. Paulus Ruteng tersebut menciptakan konsep dan gagasan serta solusi dari persoalan yang terjadi. Bukan menjadi tameng petahana.

Lawo cai bao, Tekur cai retuk adalah peribahasa yang cocok untuk Manto dalam politik lokal Manggarai. Tidak tanggung-tanggung, ia menjadi Juru Kampanye tim Deno Madur. Padahal hasil survei persepsi publik terhadapnya menunjukkan elektabilitas hanya 0,05%. Artinya, tidak sampai 1% dari total penduduk Manggarai yang menghendaki Manto untuk menjadi calon bupati. Rendahnya elektabilitas Manto menunjukan bahwa dia belum layak untuk maju dalam konstetasi politik terbesar di Manggarai.

Secara pribadi, saya sangat pesimis dengan akademisi dari lingkungan universitas seperti Manto yang ingin menahkodai Manggarai karena sistem kerja di universitas dengan pemerintahan sangat jauh berbeda. Ketika alasannya butuh waktu beradaptasi dan belajar, maka waktu akan terbuang percuma. Ketertinggalan yang akan didapat  apalagi kondisi sebelumnya banyak yang perlu diperbaiki. Hasil ahkirnya pasti gagal.

Deno salah satu contoh akademisi gagal yang berasal dari lingkungan universitas. Manto pun demikian, namun gagal di posisi bakal calon wakil bupati.
Manto seharusnya bersyukur karena gagal ditengah jalan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat akibat kegagalan Deno Madur dalam menciptakan suatu perubahan yang lebih baik.

Meskipun demikian selalu ada harapan bagaikan oase di tengah padang gurun yang senantiasa menyejukkan suasana hati masyarakat. Itulah paket Hery-Heri (H2N) dengan koalisi Jalan Menuju Perubahan.

Setiap apa yang terjadi pada masa lalu harus selalu disyukuri dan dinikmati sebagai bentuk pengalaman yang sangat berharga. Dari masa lalu akan belajar banyak hal terutama belajar untuk berubah supaya bisa berbuah.

Berubah bukan dalam artian ingin merekonstruksi dan membingkai ulang seluruh tatanan masa lalu yang dirasa sudah tidak relevan lagi dengan situasi sekarang ini. Berubah lebih kepada bagaimana caranya mendatangkan kesejahteraan itu ke tengah-tengah publik.

Bagaimana masyarakat yang lain misalnya tidak lagi menguras energi untuk menimbah air bersih dengan jarak yang begitu jauh. Atau bagaimana harus berjalan kaki berkilo-kilo meter guna mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan juga pusat perbelanjaan. Bagaimana menjaga hutan lindung agar tidak terjadi pembalakan hutan yang mengakibatkan debit mata air berkurang.

Atau bagaimana memanfaatkan aset daerah demi peningkatan APBD tanpa harus menjual aset atau dihibahkan. Mengelola keuangan daerah dengan sistem bagi hasil (sistem investasi) bukan bantuan sosial yang dilabeli pemberdayaan terhadap petani dan akibatnya produktivitas akan menurun. Berubah supaya tidak lagi hidup dalam cengkeraman kemiskinan dan ketimpangan.

Gerakan perubahan di Manggarai tidak bisa dihadang oleh kamuflase kaum terdidik hanya karena gagal dalam kontestasi calon kepala daerah. Mestinya kaum terdidik melihat realitas dengan rasional karena menggunakan akal dan nalar.

Jangan pernah menggadaikan nalar dengan emosi hanya untuk menunjukan kekacauan intelektual. Sayang sekali kalau intelektual dibajak atau bahkan melacuri diri dengan mengabaikan realitas.

Kesesatan berpikir pun bukan hanya terjadi pada Manto. Yeni Veronika, anggota DPRD  Provinsi NTT sekaligus istri Deno Kamelus pun pernah mengkritik masyarakat yang kritis terhadap tata cara pembagian sembako yang dilakukan Deno Madur.

Yeni meyampaikan masyarakat yang mengkritik pemerintah (bupati) adalah orang yang berpikir picik, kerdil, dan sempit. Ia lupa bahwa demokrasi menginginkan adanya peran civil society sebagai pengontrol kinerja pemerintah. Manto dan Yeni adalah dua politisi yang sesat berpikir.

Manto dan Yeni adalah orang yang gagal  dalam  berpolitik. Mereka hanya menjadikan panggung politik hanya untuk politik praktis tanpa mengangkat isu-isu yang menjadi persoalan utama di Manggarai.

Harapannya adalah mereka yang ada di lingkaran kekuasaan ataupun di lembaga legislatif meneruskan aspirasi rakyat sehingga pemerintah segera menemukan solusi. Sejatinya pemimpin adalah pelayan rakyat dan siap melayani rakyat bukan menuduh rakyat kelompok yang radikal (yang negatif) dan bukan menuduh rakyat yang kritis memilliki pikiran picik, kerdil dan sempit.

Kualitas Pendidikan di Manggarai Masih Rendah.
Sebagai pendidik (dosen) di Unika St. Paulus Ruteng, Manto seharusnya lebih fokus ke persoalan pendidikan yang menjadi gerbang masa depan putra/putri Manggarai. Pendidikan memiliki fungsi yang mulia, yaitu memanusiakan manusia, dalam arti menjadi manusia lebih berperan sebagai manusia, lebih mengetahui serta memahami nilai-nilai dan hakikat sebagai manusia.

Hal ini menjadi penting, karena jika manusia tidak mengetahui dan memahami nilai-nilai kemanusian maka akan jatuh ke sifat-sifat hewan atau binatang. Antara manusia dan hewan hakikatnya sama, perbedaannya hanya dalam hal optimalisasi penggunaan rasio atau akal saja.

Berdasarkan data BPS Daerah Kabupaten Manggarai, 56,02% usia di atas 5 tahun tidak melanjutkan pendidikan (sekolah). Masalah pendidikan ini menjadi masalah sosial dan berdampak kepada Indeks Pembangunan Manusia.

Semakin tinggi persentase penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan maka semakin rendah pula IPM dari setiap individu di suatu daerah. IPM kabupaten pun tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan selama kepemimpinan Deno Madur.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud), rata-rata perolehan nilai UN SMP/MTS, SMA (jurusan IPA, IPS, dan Bahasa) dan SMK memiliki tren yang fluktuatif. Rata-rata pencapaian nilai UN untuk tingkat SMP/MTS dan SMK di kabupaten Manggarai tahun 2015-2019 memperoleh tren penurunan. Sedangkan untuk SMA datanya fluktuatif.

Tingat SMP/ MTS, rata-rata nilai UN tahun 2015 mencapai 58,68, 2016 turun menjadi 56, 24, 2017 menurun hingga mencapai 55,96, 2018 turun ke angka 54,99 dan tahun 2019 menurun hingga 51,48. Tingkat SMA jurusan IPA, rata-rata nilai UN tahun 2015 mencapai 47,86, 2016 menurun di angka 43,57, 2017 meningkat ke posisi 47,22, 2018 turun ke angka 46,06, dan 2019 meningkat ke angka 47,71.

Untuk jurusan IPS, rata-rata nilai UN tahun 2015 mencapai 46,33, 2016 menurun ke posisi 42,94, 2017 menurun ke posisi 42,62, 2018 menurun mencapai 41,12, dan tahun 2019 meningkat ke angka 42,12. Jurusan Bahasa, rata-rata nilai UN tahun 2015 mencapai 47,45, 2016 meningkat menjadi 48,78, dan 2017 menurun hingga 44,78.

Terakhir, Tingkat SMK, rata-rata nilai UN tahun 2015 mencapai 65,4, 2016 menurun ke posisi 53,35, 2017 menurun lagi ke posisi 47,51, 2018 menurun hingga 40,77, dan 2019 meningkat mencapai 41,98.

Data-data diatas menjelaskan bagaimana rata-rata nilai UN tahunan yang diperoleh kabupaten Manggarai. Dilihat dari data di atas, maka grafiknya condong menurun dan tidak memiliki kenaikan yang signifikan. Data rata-rata nilai UN tingkat SMP/MTS dan SMK sangat memprihatinkan dengan trend yang selalu menurun. Artinya pemerintah daerah yang dipimpin Deno Madur gagal mengurus pendidikan dengan baik di Manggarai.

Hasil nilai UN juga mengambarkan kinerja para guru dan kepala sekolah. Profesional para guru dan kepala sekolah menjadi pertaruhannya. Sekolah-sekolah mendudukan prestasi UN sebagai ajang pertarungan reputasinya bagi masyarakat, dinas pendidikan dan pemerintah daerah. Selain itu, hasil nilai UN menjadi indikator mutu pendidikan di Kabupaten Manggarai.

Deno Kamelus dengan bangganya meyampaikan beberapa tahun terakhir seluruh peserta Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Manggarai lulus 100% dihadapan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof. Muhmad Nasir bulan Mei 2019. Ia tidak sadar bahwa kuantitas tidak mencerminkan kualitas yang baik.

Kuantitas kelulusan 100% boleh diraih namun itu bukan suatu kebanggan karena kualitas nilai dari peserta didik yang mengikuti UN sangatlah rendah. Data rata-rata nilai UN di atas telah mengkorfimasi bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai sangat buruk dan salah satu faktor yang mempengaruh tingkat SDM kabupten Manggarai rendah.

Sangat disayangkan ketika seorang Dr Pendidikan seperti Manto hadir dalam politik lokal hanya menyampaikan isu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Manggarai. Seharusnya Manto lebih kepada isu pendidikan. Mengevaluasi hasil-hasil nilai UN peserta didik dari tahun ke tahun.

Data-data di atas bisa menjadi barometer untuk mengevaluasi kinerja para guru (pendidik), kepala sekolah, dinas pendidikan, maupun pemerintah daerah karena data tersebut dapat mengukur bagaimana kinerja suatu daerah dalam dunia pendidikan yang sebenarnya. Dengan keakuratan data-data nilai UN tersebut diharapkan diperoleh benang merah yang jelas dari situasi dan kondisi yang nyata dunia pendidikan di Manggarai saat ini.

Tuntutan sekarang adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam menghasilkan output (peserta didik) yang berkualitas dalam menghadapi dunia yang penuh dengan persaingan teknologi. Dunia semakin maju maka pemerintah daerah harus mampu menjawab persoalan persaingan itu sesuai dengan perubahan zaman.

Pendidikan di Manggarai memerlukan banyak inovasi dan perbaikan yang terus menurus, seiring dengan kemajuan dan dinamika masyarakat dan ilmu pengetahuan serta teknologi itu sendiri, terlebih tekonologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan dunia pendidikan sangat ditentukan oleh banyak pihak (stakeholders) yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam dunia pendidikan.

Pemerintah, orang tua, dan masyarakat menjadi pilar pokok dalam menopang dan mendukung dunia pendidikan di Manggarai yang bermutu.

* Isi naskah dalam rubrik “Opini” sepenuhnya tanggungjawab penulis/ pemilik Opini.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed