oleh

Manfaatkan Pembiayaan APBD Untuk Mengatasi Kelangkaan Pupuk Subsidi

*Oleh Bonaventura Onggot; Direktur Lembaga Abdi Bangsa

Pada banyak daerah terdengar keluhan petani karena mengalami kekurangan pupuk, khususnya pupuk Subsidi. Persoalan ini telah menjadi persoalan pokok para petani dan menuntut perhatian serius dari Pemerintah dan Stakeholder lainnya untuk mengatasinya.

Mengenal Penyebab Kelangkaan Pupuk

Untuk mengetahui penyebab kelangkaan pupuk, kita dapat menggunakan referensi dari Ombudsman RI khusunya dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang telah melakukan kajian  publik atas kelangkaan pupuk di beberapa daerah.

Adapun hasil kajian Ombudsman tersebut menemukan beberapa faktor penyebab kelangkaan pupuk antara lain;

Pertama, potensi penundaan berlarut antar lini dari empat lini proses distribusi pupuk, utamanya produk pupuk bersubsidi mencakup empat macam pupuk yaitu pupuk Urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, dan pupuk NPK. Empat lini yang dimaksud adalah lini pertama produsen pupuk, lini kedua distributor pupuk, lini ketiga pengecer pupuk/pemilik kios dan lini keempat adalah kelompok tani.

Kedua, faktor penurunan jumlah kuota pupuk Subsidi setiap tahun pada anggaran dari Pemerintah Pusat. Sebagai resiko dari kebijkan ini berdampak pada alokasi pupuk Subsidi yang diterima oleh daerah mengalami kekurangan, yaitu jumlah yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat jauh di bawah daftar  Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Pemerintah Pusat.

Ketiga, potensi penyimpangan prosedur salah sasaran penerima pupuk bersubsidi yang seharusnya bagi petani gurem tetapi yang mendapatkannya adalah petani berdasi. Persoalan ini adalah persoalan validitas penerima bantuan pupuk Subsidi yang mesti diperbaiki.

Beberapa Solusi Dari Ombudsman

Masih pada kajian yang dikeluarkan Ombudsman di atas, lembaga ini memberikan solusi yang ditawarkannya untuk mengatasi tiga faktor penyebab kelangkaan pupuk Subsidi, antara lain;

Faktor pertama dapat diatasi dengan pengawasan secara berkala pihak produsen yakni PT Pupuk Indonesia sebagai pihak yang diberi tugas sebagai Public Service Obligation (PSO) kepada lini distributor hingga lini pengecer agar petani yang tergabung ke dalam kelompok tani dapat menebus pupuknya sesuai dengan masa tanam.

Faktor kedua dapat diatasi dengan keikutsertaan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota untuk menutupi kekurangan kuota pupuk Subsidi.

Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam menutupi kuota pupuk Subsidi yang kurang setiap tahun anggaran memiliki payung hukum dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Sementara faktor ketiga dapat diatasi dengan memberikan efek jera bagi pelaku yang menyebabkan penerima pupuk bersubsidi salah sasaran yang dapat menjadi tindak pidana korupsi.

Solusi Pembiayaan Pupuk Pada APBD

Untuk mengatasi persoalan kelangkaan pupuk di daerah salah satu caranya adalah menyiapkan sejumlah anggaran pembiayaan pada APBD untuk membeli pupuk sebagai salah satu solusi mengatasi berkurangnya jumlah pupuk Subsidi.

Dasar hukum dari kebijakan ini adalah Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Adapun bunyi pasal 69 ayat (1) Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut;

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya dapat mendanai Sarana Budi Daya Pertanian untuk petani kecil sesuai dengan program; a. Pengentasan kemiskinan; b. Kedaulatan pangan; c. Pemberantasan narkoba; dan/atau d. Penanggulangan terorisme.

Dan pasal 2 berbunyi; Untuk Sarana Budi Daya Pertanian dalam bentuk pupuk, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi yang diperuntukan bagi petani kecil.

Sejalan dengan solusi yang ditawarkan Ombudsman, dan juga untuk menerapkan Undang-Undang di atas, pada beberapa Pemda Kabupaten telah mengambil kebijakan ini, antara lain Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam politik dan kebijkan anggaran daerah ini, Pemda dan DPRD setempat sepakat menyiapkan anggaran pada APBD tahun 2021 sejumlah Rp.1,6 miliar untuk mengatasi kurangnya alokasi pupuk Subsidi di Kabupaten tersebut.

Sejumlah anggaran tersebut oleh Pemda Kabupaten Banteang digunakan untuk membeli pupuk Urea. Kemudian pupuk tersebut dialokasikan untuk membantu kebutuhan petani yang mengalami kesullitan pupuk karena alokasi pupuk Subsidi dari Pemerintah Pusat yang jumlahnya berkurang.

Tidak hanya Kabupaten Bantaeng, hal yang sama juga dilakukan oleh Pemda Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Pada APBD tahun 2021, Pemda dan DPRD Situbondo mengaloksikan anggaran sejumlah Rp. 6 miliar untuk membeli pupuk sebagai upaya Pemda Situbondo membantu mengatasi kesulitan pupuk petani di daerahnya.

Pupuk yang dibeli tersebut dijadikan sebagai pupuk Subsidi bagi petani. Selanjutnya pupuk tersebut disalurkan dan dijual kepada petani dengan harga sama seperti pupuk Subsidi dari Pemerintah Pusat, dan petani yang membeli pupuk tersebut adalah petani yang ada dalam kelompok tani yang terdata dalam RDKK.

Kesimpulan

Apa yang dilakukan dua Pemda Kabupaten ini dan hasil kajian Ombudsman merupakan upaya efektif untuk merespons dan sekaligus memberi solusi praktis dalam menghadapi persoalan kelangkaan pupuk Subsidi.

Tentu Pemda dan DPRD daerah lain dapat melihat sekaligus menerapkan apa yang dilakukan dua daerah ini dan memanfaatkan kajian Ombudsman di atas dalam mengatasi kelangkaan pupuk Subsidi bagi petani di daerahnya.

Hal yang tidak kalah penting dilakukan daerah adalah perlunya melakukan validasi petani penerima pupuk dalam RDKK pada setiap kelompok tani, sehingga penerima manfaat bantuan ini tepat sasaran.

Juga daerah memastikan ketepatan waktu dalam proses distribusi pupuk, mulai dari lini produsen pupuk, distributor pupuk, pengecer pupuk/pemilik kios sampai pada kelompok tani sehingga pupuk yang diterima sesuai musim tanam petani.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed