oleh

Kerja Sama Pemda Mabar dengan PT Geo Dipa Energi Dinilai Cacat Prosedur

Ruteng, Newsreport.id – Wakil Ketua II DPRD Manggarai Barat, Marsel Jeramun mengaku bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak melibatkan DPRD Mabar soal Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT GEO Energi (Persero) untuk tujuan eksplorasi Wae Sano, Kecamatan Sanonggoang, Manggarai Barat.

Menurutnya jika mengacu pada aturan yang berlaku, sejatinya sebelum PKS ditandatangani , Pemda Mabar harus memberikan dokumen rancangan PKS kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Namun yang terjadi kata dia, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi secara diam-diam melakukan tanda tangan PKS Panas Bumi Wae Sano dengan PT. GEO Dipa Energi (Persero), Selasa 28 September 2021 di Auditorium Direktorat Jendral EBTKE, Jakarta Pusat.

Penandatanganan PKS antara Pemda Manggarai Barat dengan PT. GEO Dipa Energi (Persero) berkaitan dengan pengadaan tanah untuk area eksplorasi (pengeboran eksplorasi) pada wilayah terbuka Wae Sano.

Pemda Manggarai Barat rupanya sangat antusias atas terlaksananya penandatanganan PKS dengan PT. GEO Energi (Persero). Namun dibalik itu kata Marsel ada hal yang diduga janggal dari kesepakatan.

“Jika mengacu pada PP No 50 tahun 2007, Pemda Mabar seharusnya mengajukan surat permohonan dan lampiran rancangan PKS ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan” Terang Ketua DPW PAN Mabar kepada Newsreport, Minggu 10 Oktober 2021 malam.

Marsel mengungkapkan, DPRD tidak pernah menerima rancangan PKS dari Pemda Mabar soal eksplorasi Wae Sano oleh PT GEO Energi (Persero). Padahal secara regulasi menjelaskan bahwa sejatinya DPRD harus mendapatkan rancangan PKS.

Dijelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2007 Pasal 11 (1), untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepala daerah kepada Ketua DPRD.

Hal itu dengan memberikan penjelasan mengenai: Pertama, tujuan kerja sama;
Kedua, objek yang akan dikerjasamakan;
Ketiga, hak dan kewajiban meliputi: besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama dan keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa. Keempat, jangka waktu kerja sama; Kelima, besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

Lebih lanjut Marsel menyampaikan, dengan tidak adanya dokumen rancangan PKS yang diterima oleh DPRD Mabar, maka ia menilai PKS tersebut cacat prosedural. Ia juga mempertanyakan tentang tidak dilibatkannya DPRD dalam hal tersebut.

“Ada apa dengan Pemda Mabar?” ujar dia.

Sebagai lembaga legislatif, menurut Marsel, pihaknya harus mengetahui soal isi rancangan PKS dengan PT GEO Energi (Persero). Hal ini untuk tujuan agar eksekutif benar-benar menerapkan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami belum tahu apakah eksplorasi Wae Sano layak atau tidak, karena kami tidak pernah menerima rancangan PKS untuk dibahas di parlemen. Pemda Mabar sudah mengabaikan DPRD Mabar dalam hal perjanjian kerja sama dengan PT GEO Energi (Persero)” katanya.

“PKS tersebut kami nilai sudah cacat prosedur jika mengacu pada PP No 50 tahun 2007 dan Permendagri No 22 Tahun 2021 Tentang Kerja sama daerah dengan daerah dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga” tambahnya lagi.

Hal senada disampaikan oleh Anggota DPRD Mabar, Darius Angkur. Menurutnya Pemda Mabar tidak melibatkan eksekutif dalam hal perjanjian kerja eksplorasi Wae Sano dengan PT GEO Dipa Energi (Persero).

“Soal Geotermal tidak melibatkan kami soal perjanjiannya seperti apa karna tidak ada surat pemberitahuan dari pemerintah mungkin itu domainnya Pemda kali teman” Tutur Ketua DPC PDIP Mabar.

Lebih lanjut ketika ditanya soal tidak dilibatkannya DPRD berdasarkan acuan PP No 50 tahun 2007 dan permendagri No 22 tahun 2020, Wakil ketua II DPRD Mabar itu menyampaikan bahwa jika ada prosedur persetujuan dari DPRD soal PKS sesuai ketentuan regulasi, sebagai salah satu Pimpinan DPRD pasti mengetahui hal tersebut. Kami tidak dilibatkan dalam hal ini.

“Tentu sebagai pimpinan saya harus tahu kalau ada cara lain itu di kewenangan terutama saya sebagai salah satu pimpinan lembaga, teman” Tambahnya

Disisi lain, anggota DPRD Mabar fraksi Golkar, Ansel Jebarus enggan mengomentari terkait PKS yang ditandatangani oleh Bupati Edi dengan PT GEO Dipa Energi(Persero). Dia lebih memilih agar hal tersebut ditanyakan ke Pimpinan DPRD(Ketua) untuk dimintai keterangan.

“Terkait ini sebaiknya temui pimpinan DPRD. Tugas beliau lebih pantas merepresentasikan lembaga keluar dan ke dalam” ujar dia.

Laporan: Acyk Wesa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed