oleh

Janji DM 2015-2020 Tidak Terealisasi; Anggota DPRD Manggarai, Mereka Hanya Ingin Meraup Suara untuk Berkuasa

Ket. foto; politisi Manggarai Yoakim Jehati (baju kuning) & Boni Burhanus (baju putih).

NTT, News Report – Sejumlah politisi di Manggarai menegaskan, sebanyak 20 janji paket Deno-Madur yang disampaikan pada Pilkada 2015 lalu diduga sebuah kebohongan dan itu disampaikan hanya mau meraup suara untuk menjadi bupati dan wakil bupati Manggarai periode 2015-2020.

Hal tersbeut disampaikan Ketua DPD II Partai Golkar, Yoakim Jehati dan politisi Partai Gerindra Kabupaten Manggarai, Bonifasius Burhanus kepada wartawan ketika dimintai komentarnya terkait polemik antara tim H2N dengan calon bupati petahana, Deno Kamelus soal realisasi target RPJMD tahun 2016-2021, Senin (26/10/2020) di Ruteng.

Kedua politisi tersebut senada bahwa kalau 20 janji yang disampaikan paket Deno-Madur (pasangan Deno Kamelus dan Viktor Madur) yang sekarang sebagai bupati dan wakil bupati Manggarai dan akan maju lagi pada Pilkada 2020 nanti, terbukti tidak capai target bahkan ada yang tidak mampu dilaksanakan.

“Sebanyak 20 Janji pada Pilkada 2015 lalu tidak lebih dari upaya meraup suara untuk kemenangan saat itu karena tidak tuntas dan ada yang tidak dilaksanakan sama sekali,” tegas Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten manggarai, Yoakim Jehati.

Dijelaskan oleh Yoakim Jehati yang sekarang menjadi anggota DPRD Manggarai tersebut, 20 janji yang tidak tuntas tersebut tidak mampu dilaksanakan oleh DM pada periode kepemimpinannya, kemudian muncul lagi janji baru. “Sehingga tidak aneh tagline DM jilid II untuk Pilkada 2020 nanti, ‘Tuntaskan yang belum tuntas’. Ini kan tidak masuk akal, kapan Manggarai bisa maju, kalau setiap periode selalu belum tuntas,” kata Yoakim Jehati yang saat mahasiswa pernah menjadi ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai.

Lanjut pria asal Wae Nggeng, desa Lando, Kecamatan Cibal itu, 20 janji yang disampaikan oleh DM tersebut praktis tidak mencapai target bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

“Berkantor di desa, misalnya, hanya beberapa kali saja dari 145 desa di Manggarai. Menjalankan pembangunan yang dirintis bersama Christian Rotok tetapi kenyataanya tidak dilanjutkan.

Ada program Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat bahkan pemerintah kabupaten Manggarai nunggak beberapa kali.

Ada program untuk memperjuangkan guru komite menjadi guru honorer tapi tidak satupun yang diangkat. Khusus untuk untuk guru, hanya dengan pemberian tambahan penghasilan (Tamsil) bagi guru yang mengajar tahun 2016 ke bawah dan baru diakomodir pada APBD tahun 2020 bagi guru yang mengajar setelah tahun 2016,” rinci Yoakim.

Yoakim menandaskan lagi, DM menyampaikan 20 janji hanya mau meraup suara dan setelah menduduki jabatan sebagai bupati dan wakil bupati Manggarai pada periode 2015-2020, janji tersebut tidak dilaksanakan. “Janji-janji tersebut hanya untuk meraup suara karena ternyata itu semua tidak dilaksanakan, ada sebagain kecil yang dilaksanakan, itupun tidak mencapai target” ungkap Yoakim.

Senada dengan Yoakim Jehati, politisi Partai Gerindra Kabupaten Manggarai, Bonifasius Burhanus mengatakan, realisasi RPJMD yang disampikan oleh Deno Kamelus seperti yang diberitakan media massa, saya duga itu bentuk kebohongan agar rakyat Manggarai percaya bahwa DM berhasil dalam memimpin.

“Pak Deno telah menyampaikan data yang tidak benar kepada rakyat Manggarai. Jangan merekayasa data dengan tujuan agar orang lain bisa percaya, sampaikan data yang sebenarnya” tandas anggota DPRD Manggarai asal Dapil Ruteng-Lelak tersebut.

Dijelaskan Boni Burhanus, APBD yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Manggarai itu merupakan hasil pembahasan bersama lembaga DPRD. “Melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), pemerintah ajukan rancangan anggaran untuk dibahas bersama lembaga DPRD dan pembahasannya tidak boleh di luar yang diajukan TAPD,” jelas Boni.

Diuraikan Boni, RPJMD itu penjabaran visi-misi dari kepala daerah terpilih sebagai komitmen nyata membangun sebuah daerah. “RPJMD itu memuat target-target pencapaian selama masa kepemimpinan 5 tahunan, baik target bidang infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. “Target-target tersebut dituangkan dalam APBD kabupaten setiap tahun fiskal berjalan. Tentu dibahas bersama DPRD,” urainya.

Melihat data realisasi RPJMD 2016-2021 sampai tahun 2019 seperti yang disampikan Deno Kamelus beberapa waktu lalu, lanjutnya,  capaiannya sangat jauh di bawah target. “Bantuan perumahan bagi masyarakat miskin, sampai tahun 2019 hanya terealisasi 2.359 unit dari 7.500 unit yang ditargetkan RPJMD 2016-2021 atau selama 5 tahun kepemimpinan DM.

Bantuan meteran listrik gratis, sampai tahun 2019 hanya sejumlah 600 unit dari target  5.000 unit selama RPJMD 2016-2021. Begitu juga memperbaiki jalan yang rusak, sampai tahun 2019 hanya mampu memperbaiki sepanjang 108, 13 km dari 798, 575 km ruas jalan yang rusak,” jelasnya.

Namun Boni begitu kaget dengan data yang disampaikan Deno Kamelus yang menyebutkan data di luar target RPJMD yang sangat bombastis. “Realisasi bantuan perumahan mencapai 15.566 unit, sementara target DM hanya 7.500 unit. Bantuan meteran listrik gratis mencapai 6.065 unit, sementara realisasi berdasarkan kemampuan keuangan daerah hanya 600 unit. Data yang bombastis ini dari mana Pak Deno copot?” tanya Boni retoris.

Terkait target dan realisasi tersebut, Boni menjelaskan, yang harus dievaluasi untuk menyatakan seorang bupati dan wakil bupati  dalam hal ini DM sukses atau tidak adalah sejauh mana realisasi pencapaian program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBD 2.

“Saya yakin, pak Deno Kamelus belum paham dengan soal seperti ini, sehingga berbagai program dan kegiatan yang bukan kewenangan kabupaten dimasukkan dalam laporan capaiannya bahkan memukul dada bahwa DM berhasil,” sindir Boni.

Ditambahkannya, Deno Kamelus mengklaim kewenangan atau urusan orang lain menjadi kewenangan atau urusannya. “Akhirnya Deno Kamelus pukul dada karena realisasi RPJMD melampui target. Inikan patut diduga sebagai bentuk pembohongan publik, hanya untuk meraup suara. Lalu, apakah kita mau dipimpin oleh pemimpin yang hanya bisa beri janji? Saya kira rakyat Manggarai sudah cerdas,” demikian Boni Burhanus.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed