oleh

Antisipasi Cluster Pilkada Covid-19, Setiap Tahapan Wajib Mengikuti Protokol Kesehatan

Juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito

JAKARTA, NEWS REPORT.ID – Dalam menghadapi Pilkada ditengah pandemi Covid-19, pemerintah pusat tegaskan pada seluruh pasangan calon kepala daerah peserta Pilkada (9/12/2020), patuhi protokol kesehatan saat kampanye tatap muka.

Hasil pemeriksaan seperti tes polymerase chain reaction negatif covid-19 hingga physical distancing, menjadi syarat mutlak untuk dipenuhi setiap calon.

Untuk sosialisasi dan kompanye, apabila diselenggarakan dalam ruangan, yaitu pertemuan terbatas, jumlah pesertanya hanya diizinkan 50 orang, dan jarak duduk setiap orang harus berjarak minimal satu meter.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2020).

Selanjutnya menurut Wiku, debat publik antara pasangan calon dilaksanakan lembaga penyiaran (media radio, televisi. Red). Saat debat tersebut hanya boleh disaksikan maksimal 50 orang pada tempat yang dikumpulkan untuk menyaksikan debat, dan setiap orang harus menjaga jarak minimal satu meter.

Sementara untuk mencegah penularan Covid-19, saat kampanye, bagi calon, tim sukses dan masyarakat yang hadir wajib mengenakan alat pelindung diri, seperti masker/ face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer,” tambah Wiku.

Intinya menurut Wiku, seluruh calon kepala daerah boleh menggelar kegiatan apapun sesuai dengan undang-undang tentang pelaksanaan pilkada dan aturan tentang kampanye namun wajib memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.

Di tingkat pusat menurut Wiku, Kementerian Dalam Negeri harus berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada Serentak agar protokol kesehatan betul-betul dilaksanakan secara disiplin. Sementara untuk daerah wajib menyesuaikan kordinasi tersebut dengan lembaga-lembaga terkait, “tutup Wiku.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna, yang digelar pada Senin, 7 September 2020, Presiden Joko Widodo telah meminta jajarannya untuk menyikapi dan mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dari potensi klaster Pilkada serentak mendatang, sekaligus meminta tindakan tegas yang harus diberikan pada yang melanggar terkait hal tersebut.

“Saya minta, ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya (Peraturan KPU) sudah jelas sekali. Jadi saya kira nanti agar betul-betul ini diberikan peringatan keras,” ujar Jokowi.

Untuk diketahui, kampanye peserta pilkada sesuai aturan KPU akan digelar dalam dua metode, yakni secara tatap muka dan menggunakan media online (media daring). Kegiatan tersebut digelar pada 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020, sementara penetapan calon dan penggundian nomor urut dilaksanakan tanggal 23 dan 24 September 2020.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed