oleh

DM Tantang Keras Naikkan Tamsil, Tim H2N Anggap Realistis, Urusan Wajib dan Berdampak Luas

Ruteng, Newsreport.id – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai 2020-2025 Nomor Urut 1, Deno Kamelus dan Viktor Madur atau Paket DM menantang keras upaya Pasangan Herybertus G. L. Nabit dan Heribertus Ngabut atau Paket H2N untuk menaikkan tambahan penghasilan (Tamsil) bagi guru non PNS sebesar 100% dari keadaan sekarang.

Seperti yang diketahui, baik dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati periode 2020-2025 yang digelar KPU Manggarai pada Sabtu (14/11/2020) lalu, paket DM (Deno-Madur) sangat pesimis dengan niat paket H2N untuk menaikkan Tamsil bagi guru non PNS dengan target sebesar 100%, karena dianggap bahwa upaya tersebut diklaim tidak sesuai kemampuan keuangan daerah.

Tidak hanya di saat debat, Pakat DM dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan rasa pesimisnya terkait rencana paket H2N untuk menaikkan Tamsil bagi guru non PNS di Manggarai jika terpilih pada Pilkada yang diselenggarakan 9 Desember 2020 yang akan datang.

Berbagai media online memberitakan pernyataan calon bupati Manggarai, Deno Kamelus, agar rakyat Manggarai jangan percaya dengan janji yang tidak masuk akal, salah satunya adalah kenaikan Tamsil 100 bagi guru non PNS.

Menanggapi rasa pesimisme paket DM tersebut, tim sukses Paket H2N menegaskan, kenaikan Tamsil tesebut sangat realistis karena sesuai kemampuan keuangan daerah. Tidak hanya itu, pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah daerah dan jika dinaikkan akan berdampak luas.

Florianus Kampul, salah seorang tim pasangan calon nomor urut 2 (paket H2N) pada Selasa (17/11/2020) kepada wartawan menjelaskan, kenaikan Tamsil 100% yang disampaikan oleh paket H2N dalam visi-misi dan programnya adalah realistis karena kemampuan dan potensi keuangan daerah sangat memungkinkan.

“Jumlah anggaran untuk memberi Tamsil bagi guru non PNS berdasarkan daftar penggunaan anggaran (DPA) untuk dinas pendidikan kabupaten Manggarai tahun anggaran 2020 sebesar Rp 14,5 miliar. Jika dinaikkan menjadi 100%, jumlahnya menjadi Rp 29 miliar. APBD Kabupaten Manggarai bisa membiayai itu, tentu dengan berbagai upaya,” tandas Florianus Kampul.

Ditanyai, tentang data yang disampikan Deno Kamelus dalam debat yang menyebutkan ada 3.235 orang tenaga guru yang mendapat Tamsil dan saat kampanye di desa Terong mengatakan bahwa butuh dana Rp 53 miliar untuk membiayai Tamsil, Florianus Kampul menyatakan, bingung dengan data yang disampikan calon bupati, Deno Kamelus, yang sekarang masih menjadi bupati.

“DPA untuk Dinas Pendidikan itu SK-nya ditandatangani oleh bupati Deno Kamelus, bahwa ada 2.773 orang yang mendapat Tamsil dengan anggarannya hampir mencapai Rp 14,5 miliar. Dari mana datangnya 3.235 orang itu dan uang sebanyak Rp 53 miliar jika Tamsil dinaikkan 100%. Saya curiga denga data tersebut dan entah maksudnya apa,” kata Flori yang juga anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari Fraksi PKB.

Dijelaskannya, APBD Kabupaten Manggarai masih sangat sanggup membiayai Tamsil dengan tidak mengorbankan kegiatan pembangunan lainnya, tentu dengan upaya keras dari pemerintah.

Adapun caranya, Flori menjelaskan, “Sumber utamanya dari DAU, iya. Penghematan terhadap beberapa kegiatan yang tidak berdampak signifikant terhadap rakyat dan mengalihkan belanja belanja modal langsung inftarstruktur sehingga mencapai total Rp 29 miliar.

Ditambahkannya, menutupi belanja modal langsung infrastruktur tersebut, bupati Manggarai harus bisa mencari DAK fisik tambahan seperti DAK penugasan pada berbagai kementerian terkait. Selain itu, imbuhnya, bupati terpilih harus bisa membangun komunikasi dengan anggota DPR RI untuk mendapat dana aspirasi. “Selama kepemerintahan DM, praksis DAK penugasan dan dana aspirasi ini tidak berlabuh di Manggarai,” tambah Flori.

Selain mencari sumber tambahan dana seperti yang disebutkan di atas, Flori menjelaskan, Pemkab Manggarai harus berupaya keras untuk meningkatkan PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu deviden PT. MMI.

“Target pajak dan retribusi daerah bisa ditingkatkan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ironisnya, deviden PT. MMI sebagai BUMD sangat buruk, capaiannya berdasarkan data tahun 2019, dimana dari jumlah modal sebesar Rp 10 miliar, Pemkab Manggarai hanya memperoleh deviden kurang lebih sebesar  Rp 88 juta,” lanjutnya menjelaskan.

Jadi, imbuhnya, rasa pesismistis yang dikemukakan paket DM terhadap rencana paket H2N untuk menaikkan Tamsil sebesar 100% adalah tidak berdasar, juga termasuk cerminan kebijakan Deno Madur yang belum mampu nenujukkan kemauan baik untuk memperbaiki kualitas mutu pendidikan di Manggarai.

Urusan Wajib dan Berdampak Luas

Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2019, mutu kelulusan SMP di Manggarai dikategorikan ‘kurang’ karena dibawah angka 55,38., dibandingkan dua kabupaten tetangganya yaitu Manggarai Barat memiliki nilai 60,73; dan Manggarai Timur memiliki nilai 60,82.

 Dari data tersebut, Flori menjelaskan, Pemkab Manggarai di era DM kurang begitu serius memperhatikan dunia pendidikan yang menjadi urusan wajib berdasarkan pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pendidikan.

‘Ini urusan wajib yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang harus diperhatikan  dan pasangan H2N bersungguh-sungguh untuk memperhatikan ini sebagai meningkatkan mutu manusia Manggarai agar mampu berdaya saing dengan daerah lain,” urainya.

Pasangan H2N, lanjutnya, memandang perlu bahwa salah satu komponen untuk meningkatkan mutu manusia Manggarai adalah dalam aspek kesejahteraan guru, khususnya guru non PNS dan juga tenaga administrasi dan oprator.

“Guru non PNS adalah juga tenaga keguruan yang memiliki tanggungjawab langsung untuk meningkatkan mutu kelulusan dan selanjutnya mutu manusia Manggarai ke depannya.

Jadi niat baik paket H2N untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kategorial lain di bidang pendidikan adalah hal yang mulia dan patut didorong,” tambahnya lagi.

Dikatakannya lagi, jika mutu pendidikan di Manggarai baik, tentu akan berpengaruh pada hal lain yaitu dana insentif daerah (DID) akan meningkat, karena salah satu komponen penilaiannya adalah mutu pendidikan dan keberpihakan anggaran untuk urusan pendidikan.

“Kalau DID kita naik, tentu kita akan mengapresiasi kerja tenaga kependidikan dengan memberi insentif berupa Tamsil. Jadi, hubungannya seperti demikian, jika mutu kelulusan meningkat DID akan meningkat. Dengan Tamsil yang memadai, para guru akan lebih fokus untuk menjalankan tugasnya,” jelasnya.

Selain itu, urainya lebih lanjut, dampak lain jika Tamsil untuk guru-guru  non PNS dinaikkan adalah pada perputaran uang sehingga perekonomian masyarakat tetap stabil. “Ini multiplier effect dari kenaikan Tamsil. Dan yang lebih penting adalah di belakang para guru non PNS itu ada sejumlah orang, baik suami atau isteri, anak bahkan orangtua mereka,” demikian Flori. (rik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed