oleh

Di Tengah Pandemi Covid-19; Pemerintah Jalankan Kurukilum Darurat

Ilustrasi Pendidikan di tengah Covid-19, dari Suara.com

News Report.id – Seperti yang dimuat pada portal informasi indonesia. Di tengah masih merebaknya pandemi Covid-19, pemerintah melalui empat kementerian melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Penyesuain kebijkan tersebut disampaikan dalam sebuah telekonferensi empat kementerian. Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi.

Keempat menteri tersebut  menyarikan  dua prinsip yang harus dijadikan sebagai koridor dalam melahirkan kebijakan pendidikan di era pandemi. Yakni, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Serta, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19.

Pendidikan di tengah pandemi Covid-19, dari indonesia.go.id

Menurut Mendikbud, kebijakan pertama terkait itu adalah perluasan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk zona kuning dan penyusunan kurikulum darurat.

Jika pada perluasan PTM di zona kuning pemerintah memberikan izin dengan memberi penekanan pada kesiapan berjenjang dan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat, maka untuk kurikulum darurat pemerintah menetapkan sejumlah penyederhanaan secara masif kompetensi dasar dengan tetap mengacu pada Kurikulum 2013.”Jelas Makarim.

Lebih lanjut Makarim menambahkan, kurikulum darurat sendiri disiapkan bagi satuan pendidikan yang masih melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Diketahui dari catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebanyak 43 persen siswa berada di zona hijau dan kuning yang kini telah diperbolehkan untuk menggelar PTM. Zona hijau dan kuning itu tersebar di 276 kabupaten/kota. Sedangkan, sebanyak 57 persen siswa lainnya masih berada di zona merah dan oranye yang belum diperkenankan untuk menggelar PTM. Siswa-siswa tersebut berada di 238 kabupaten/kota lainnya.

“Kurikulum darurat, disiapkan bagi yang masih melaksanakan PJJ. Untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK,” tambah Mendikbud Nadiem Makarim, yang akrab disapa Mas Menteri.

Dalam kurikulum darurat, Mendikbud membeberkan, kompetensi dasar dikurangi secara dramatis untuk setiap mata pelajarannya. “Jadi kami di Kemendikbud melihat seluruh kompetensi dasar per pelajaran dan kami memilih kompetensi dasar yang terpenting yang menjadi esensial dan akan menjadi pondasi bagi pembelajaran dan level kompetensi berikutnya dan menjadi prasyarat untuk maju ke level selanjutnya,” katanya.

Langkah itu, menurut Nadiem, ditempuh agar pengajaran bisa lebih terfokus. “Jadi kurikulum ini agar para guru bisa fokus, sehingga tidak melebar, melainkan mendalam. Jadi lebih baik mendalami yang esensial, dari pada tidak ada yang tuntas. Jadi, ini bukan membuat kurikulum menjadi tidak standar, melainkan memilih akan terfokus. Sedangkan, pelaksanaan kurikulum darurat ini berlaku sampai akhir tahun ajaran,” ujarnya.

Pendidikan Jarak Jauh, foto News Report.id

Mendikbud menjelaskan, diharapkan pemerintah, melalui kurikulum darurat itu tersedia acuan kurikulum yang sederhana bagi guru. Kendati pemerintah telah menyiapkan kurikulum bagi sekolah yang membutuhkan kurikulum dengan standar pencapaian dan kompetensi dasar yang lebih sederhana, sekolah atau satuan pendidikan tidak diwajibkan untuk mengikuti kurikulum darurat tersebut.

Termasuk, bagi sekolah yang sudah melakukan penyederhanakan kurikulum secara mandiri, Mendikbud juga menyampaikan, masih diperbolehkan untuk melanjutkannya. “Jadi kurikulum darurat ini, yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para guru, sifatnya opsi bagi sekolah dan pemda. Tidak dipaksakan,” tandasnya.

Sebagai informasi tambahan, kebijakan yang diambil oleh empat kementerian ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, pada 5 Agustus 2020. Dalam rapat itu, Presiden memberikan arahan terkait dunia pendidikan ke depan, di tengah pandemi Covid-19.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *