oleh

Demo AMPD-M adalah Pengalihan Isu dengan Menggiring Opini Tentang Laskar 88

NTT, News Report.id – Demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Manggarai (AMPD-M), sebuah elemen pendukung paket Deno-Madur (DM) pada Selasa (1/12/2020) dinilai sebagai upaya mengalihkan sejumlah isu atas sejumlah kasus yang menerpa tim DM, termasuk persoalan yang dilakukan isteri cabu Manggarai, Yenni Veronika.

AMPD-M juga dinilai telah melakukan penggiringan opini terhadap keberadaan Laskar 88 yang menginginkan agar penyelenggaraan Pilkada Manggarai berjalan sesuai koridor dan fair, tidak ada tekanan atau mobilisasi struktural atas ASN dan praktek politik uang (money politics). Demikian sejumlah politisi Manggarai yang dihubungi terpisah media ini, Kamis (3/12/2020).

Thomas Edison Rihi Mone, SH., atau yang kerap dipanggil Edi Rihi politisi dari partai HANURA menganggap, demonstrasi yang dilakukan AMPD-M tidak lebih dari upaya untuk menekan Laskar 88 dengan modus menggiring opini public terhadap keberadaan elemen pendukung H2N di Pilkada Manggarai tahun 2020, yang disebut sebagai pengacau demokrasi di Manggarai.

Edi Rihi menghormati demonstrasi yang dilakukan oleh AMPD-M sebagai bagian dari demokratisasi, namun dia menyayangkan atas substansi tuntutan yang bertolakbelakang dengan fakta hukum yang ada.
“Sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi, saya sepakat dengan aksi tersebut. Namun ketika mereka lakukan tekanan-tekanan dan memutar balikan fakta yang merupakan upaya menggiring opini atas beberapa kasus, maka kita tentu berargumentasi berdasarkan fakta hukum,” kata Edi Rihi.

Beberapa hal yang menjadi dasar argumentasi Edi bahwa aksi AMPD-M adalah upaya mengalihkan isu dengan menggiring opini public adalah:

Pertama, dirinya pastikan bahwa anggota Laskar 88 tidak pernah melakukan penghadangan atau merusak demokrasi di Manggarai. “Apa yang dilakukan anggota Laskar 88 adalah menjalankan perannya sebagai masyarakat agar Pilkada Manggarai dilaksanakan fair, tidak ada intimidasi, tidak ada money politik dan sebagainya yang merusak sendi-sendi demokrasi dalam Pilkada,” ujarnya.

Kedua, apa yang mereka tuntut untuk membubarkan Laskar 88 tidak ada urgensinya, karena apa yang dilakukan Laskar 88 selama ini, diyakini tidak pernah lakukan tindak pidana, baik pidana Pilkada maupun pidana umum, karena faktanya tidak ada satupun anggota Laskar 88 yang dilaporkan ke pihak berwajib baik Bawaslu maupun ke kepolisian.

Edi Rihi mengharapkan, jika ada tindakan Laskar 88 yang melanggar hukum seperti melakukan penghdangan saat Pilkada atau melakukan penganiayaan, serahkan saja ke penegak hukum. “Tetapi faktanya, tidak ada proses hukum terhadap anggota Laskar 88 atau tidak ada laporan baik ke kepolisian maupun ke Bawaslu,” ungkap Edi.

Namun, Edi Rihi yang juga anggota DPRD kabupaten Manggarai itu, sangat menyayangkan tuntutan pendemo yang menekan pihak kepolisian untuk menangkap seseorang yang dituduh sebagai dalang aksi Laskar 88. Dia menganggap, tekanan tersebut menunjukan rendahnya kecerdasan dalam berdemokrasi.

“Karena saya adalah orang yang disebutkan dalam tuntutan, saya serahkan kepada penegak hukum. Hukum adalah panglima, jika saya bersalah, saya siap untuk dihukum,” tegasnya.

Pandangan senada juga datang dari Bonifasius Burhanus, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD kabupaten Manggarai. Dia katakannya, demodstrasi adalah kewajaran dalam berdemokrasi.

Namun, apa yang dituntut oleh AMPD-M saat demonstrasi di depan markas Polres Manggarai, substansinya jauh dari kewarasan berpikir terkait dengan penegakkan hukum.

“Dan dengan menekan aparat penegak hukum baik kepolisian maupun Bawaslu Manggarai tanpa melihat fakta hukum sama dengan mau menyatakan bahwa mereka para pendemo dari AMPD-M sudah jauh dari waras,” sindir Boni.

Seharusnya, lanjut Boni, jika ada anggota Laskar 88 yang melakukan pelanggaran hukum, maka wajib hukumnya dilaporkan ke pihak berwajib dengan melihat kategori pelanggaran, apakah pelanggaran pidana Pilkada ataukah pidana umum.

“Saya sangat yakin, ini hanya tekanan politik kepada Laskar 88 yang diupayakan melalui pihak kepolisian dan Bawaslu dengan harapan, Laskar 88 tidak melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada,” ujarnya.

Baik Edi Rihi maupun Boni Burhanus senada soal kerja Laskar 88 di Manggarai menjelang hari pencoblosan, agar terus memantau jangan sampai ada praktek politik uang, menekan keluarga ASN untuk memilih paket tertentu dan mengawasi kecurangan menjelang dan saat hari pemungutan suara.

Mereka menghendaki agar kualitas demokrasi Pilkada Manggarai tetap terjaga.

Untuk diketahui, sejumlah dugaan kasus pidana baik pidana umum maupun pidana Pilkada yang dilakukan tim DM adalah kasus penganiyaan terhadap anggota Laskar di Satar Loung, kecamatan Satar Mese; kasus intimidasi terhadap keluarga ASN di Pong Pahar, desa Hilihintir, Satar Mese Barat dan terakhir kasus penganiyaan terhadap dua orang anggota Laskar 88 di depan Polres Manggarai, beberapa hari lalu.

Hal yang Biasa.

Mengenai peristiwa di Lelak yang menimpa Yenni Veronika, dimana ditahan warga Lelak di Wae Ka, desa Bangka Lelak, Edi Rihi dan Boni Burhanus menyatakan bahwa itu hal yang biasa, karena masyarakat menghendaki agar situasi kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) kondusif.

“Pemeriksaan terhadap siapapun yang masuk ke wilayah Lelak adalah hal yang biasa dilakukan oleh warga dan itu dilakukan dengan santun, masih dalam batas kewajaran,” kata Boni Burhanus, anggota DPRD asal kecamatan Lelak itu.

Masyarakat di Lelak hanya memastikan agar situasi Kamtibmas berjalan kondusif, karena sudah sering terjadi kehilangan milik mereka (rik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed