oleh

Cegah Hitung Cepat Manipulatif Lembaga Survei Tak Berizin, Heri Ngabut Ingatkan KPUD Manggarai

Ruteng, Newsreport.id – Pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2020 akan digelar besok, Rabu (9/12/2020). Masyarakat Kabupaten Manggarai juga akan melakukan pencoblosan besok.

Calon Wakil Bupati Manggarai Nomor Urut 2 Heribertus Ngabut, SH mendesak KPUD Manggarai untuk mencegah dan menindak tegas lembaga survei yang akan melakukan hitung cepat (quick count) saat pencoblosan, padahal tidak memiliki izin dari lembaga resmi.

“KPUD harus memcegah hitung cepat (quick count) ilegal yang akan dilakukan oleh lembaga survei tertentu di Pilkada Manggarai,” tegas Heribertus Ngabut di Ruteng, (8/12/2020).

Pasangan dari Calon Bupati Manggarai Herybertus G. L Nabit tersebut menjelaskan bahwa ada aturan bagi lembaga survei yang akan melakukan hitung cepat (quick count) untuk mengurus persyaratan administrasi dan mendapatkan izin sebelum melakukan hitung cepat.

“Jadi lembaga survei tidak asal melakukan survei atau hitung cepat, tanpa mengikuti prosedur administrasi yang berlaku. Persyaratannya sudah ditetapkan KPU sehingga wajib ditaati dan dilaksanakan,” kata mantan Kaban Kesbangpol Manggarai yang akrab dipanggil Heri Ngabut tersebut.

Heri Ngabut meminta KPUD Manggarai untuk bersikap hati-hati dan melakukan pengawasan ketat terhadap hitung cepat (quick count) yang dilakukan lembaga survei tertentu yang dilakukan secara ilegal. Jika tidak mendapatkan izin dari penyelenggara pemilu, tidak boleh suatu lembaga survei melakukan hitung cepat.

“Lembaga survei seperti ini patut diduga kuat akan melakukan manipulasi hasil hitung cepat sesuai kepentingan dan pesanan paket calon tertentu. Ini sangat berbahaya, karena merusak kualitas demokrasi. Lembaga survei seperti ini patut diragukan integritasnya,” tandasnya.

Pasangan yang terkenal dengan tagline H2N tersebut mendesak KPUD Manggarai mengumumkan nama-nama lembaga survei yang telah mendapatkan izin melakukan hitung cepat (quick count) saat Pilkada besok dan meminta rakyat Manggarai mengawasi hitung cepat oleh lembaga survei tak berizin. Batas akhir lembaga survei mengajukan izin untuk melakukan hitung cepat (quick count) ke KPUD adalah tanggal 8 November 2020. Jika lewat dari tanggal tersebut, maka hitung cepat ilegal oleh lembaga survei harus dicegah atau dibatalkan.

“Demi transparansi dan komitmen Pilkada yang bersih, berkualitas dan bermartabat, KPUD Manggarai harus mengumumkan nama-nama lembaga survei yang sudah mengantongi izin hitung cepat,” tutupnya.*

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed