oleh

Aliansi LSM LPPDM dan LSM ILMU Lakukan Unjuk Rasa Jilid II Untuk Kasus Embung Wae Kebong

Ruteng, Newsreport.id – Aliansi dua LSM di Manggarai yaitu LSM LPPDM (Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat) dan LSM ILMU (Insan Lantang Muda) kembali melakukan aksi unjuk rasa terkait penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Embung Wae Kebong yang diterbitkan Kepolisian Resort Manggarai. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di depan Kantor Polres Manggarai pada Jumat (30/10) siang hari di Ruteng.

Dalam orasinya ketua LSM LPPDM, Gregorius Antonius Bocok, meminta Polres Manggarai segera mencabut SP3 kasus Wae Kebong karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (2) Kuhap, terkait alasan-alasan penghentian penyidikan.

Dia juga meminta agar  Polres Manggarai segera memanggil dan meminta keterangan dari mantan Kapolres Manggarai Marselis Sarimin Kerong dan mantan Kasat Reskrim Polres Manggarai Aldo Febrianto terkait penerbitan SP3 kasus pembalakan hutan lindung RTK 18 kecamatan  Cibal.

Selain itu Gregorius juga meminta Polres Manggarai segera memeriksa Deno Kamelus selaku pemohon ijin penggunaan kawasan hutan karena dalam pelaksanaannya mendahului ijin penggunaan kawasan hutan.

Dan dalam orasinya Gregorius juga secara tegas meminta kepada Kapolres Manggarai untuk seret dan adili Deno Kamelus sebagai penjahat lingkungan hidup.

Selain melakukan orasi, alinasi LSM ini dalam unjuk rasa tersebut membawa teks yang berisi catatan fakta tentang kasus Embung Wae Kebong. Dalam naskah pernyataan sikap yang kopiannya diterima New Report.id pada Jumat 30/10, tertulis beberapa hal antara lain;

Bahwa Kepolisian Resort Manggarai telah menerbitkan SP3 atas Kasus Embung Wae Kebong yang dibangun di hutan lindung Register Tata Kehutanan (RTK) 18 di Kecamatan Cibal. Atas penerbitan SP3 tersebut masyarakat belum mendapat informasi yang jelas terkait SP3 tersebut dan dalam naskah itu juga tertulis bahwa aliansi LSM yang melakukan unjuk rasa menilai ada kejanggalan dalam penerbitan SP3 kasus Embung Wae Kebong oleh Polres Manggarai.

Atas dasar fakta tersebut meminta Kepolisian Resort Manggarai membuka kembali kasus Embung Wae Kebong. Dan membuka akses informasi yang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang berkehendak melakukan praperadilan terhadap SP3 kasus Embung Wae Kebong.

Serta meminta Kepolisian Resort Manggarai menetapkan Deno Kamelus dalam kapasitasnya sebagai pemohon penggunaan kawasan hutan sebagai salah satu tersangka dalam kasus Embung Wae Kebong.

Karena berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. 5.437/pun/ren/PLH.0/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016, perihal tanggapan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Embung Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menjadi pemohon adalah Bupati Manggarai Dr. Deno Kamelus, SH.,MH.

Sementara Marsel Ahang, saat dihubungi News Report.id setelah aksi unjuk rasa tersebut mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh aliansi LSM LPPDM dan LSM ILMU sebagai aksi unjuk rasa Embung Wae Kebong jilid 2.

Tujuannya aksi unjuk rasa ini menurut Marel Ahang adalah untuk mendesak Polres Manggarai agar kembali melakukan pemeriksaan terhadap semua tersangka yang sudah ditetapkan sebelum Polres Manggarai menertibkan SP3 Embung Wae Kebong beberapa tahun lalu. Sekaligus mendesak agar Polres Manggarai segera menetapkan Deno Kamelus sebagai tersangka karena Deno Kamelus berperan sebagai otak dibalik kasus Embung Wae Kebong.

Menurut Marsel, jumlah massa yang hadir dalam unjuk rasa tersebut 20 orang, sengaja dibatasi karena mempertimbangkan protokol kesehatan. Dan aksi tersebut dipimpin Ketua LSM LPPDM, Gregorius Bocok. Saya juga hadir sebagai orator selain Dony Parera, Viky Jehambut,” tutup Marsel.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed